Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Buktikan bahwa Saya Berpolitik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, serangkaian pernyataannya beberapa waktu terakhir yang menuai kontroversi di publik bukan bentuk politik praktis.

"Buktikan kepada saya bahwa saya berpolitik praktis. Saya akan mempertanggungjawabkan itu semua. Tidak pernah saya berpolitik praktis," ujar Gatot dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi dalam "Rosi" di Kompas TV pada Kamis (5/10/2017) malam.

Berpolitik yang tidak diperbolehkan bagi personel TNI adalah politik praktis. Masuk atau bahkan berafiliasi ke partai politik adalah salah satu contohnya. Gatot membantah melakukan itu.

"Kalau saya berpolitik, pasti saya akan berpijak pada salah satu partai, dua partai atau tiga partai. Ini akan membelah dan ini tidak boleh. TNI tidak boleh melakukan politik praktis," ujar Gatot.

(Baca juga: Setelah Pensiun, Terjun ke Politik? Ini Jawaban Gatot Nurmantyo)

Meski demikian, Gatot tidak ingin mempersoalkan penilaian sejumlah pihak bahwa dirinya berpolitik. Hal itu merupakan hak yang mengatakannya.

"Tapi yang saya lakukan sebagai Panglima TNI adalah saya melakukan langkah-langkah memperingatkan agar semua anak bangsa ini memiliki kewaspadaan," ujar Gatot.

Gatot Berpolitik?

Namun, pernyataan Gatot dinilai kontradiktif dengan kenyataan. Belakangan, banyak pernyataan Panglima TNI yang dianggap sebagai manuver yang kontroversial, bahkan berdampak politis.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri mengatakan, tidak dipungkiri beberapa waktu belakangan ini terkesan ada manuver politik yang dilakukan Panglima TNI.

Kontras memaparkan sejumlah pernyataan dan aksi kontroversial Gatot Nurmantyo. Misalnya, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI.

Gatot juga hadir bersama dengan ribuan pendemo 212 pada akhir tahun 2016. Adapun aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap melakukan penodaan agama.

Menurut Puri, Panglima TNI semestinya tidak perlu hadir di tengah aksi massa. Sebab, sudah ada Kapolri yang merupakan penanggung jawab keamanan jika berlangsung aksi massa.

"Pembelaannya adalah ia hadir di tengah kerumunan massa untuk menjaga kesatuan NKRI dan kepresidenen Joko Widodo," ucap Puri, saat ditemui di kantor Kontras, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

(Baca juga: Kontras: Apa Pun Bentuknya, Panglima TNI Tidak Bisa Bicara Politik)

Kemudian, pada Februari 2017 Gatot sempat bersitegang dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Gatot mengeluh bahwa dirinya tidak mampu mengelola anggaran matra laut, darat dan udara karena adanya Peraturan Menteri Nomor 28/2015.

Dengan adanya peraturan tersebut, kewenangan anggaran pertahanan berada di bawah Menhan.