Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Pensiun, Terjun ke Politik? Ini Jawaban Gatot Nurmantyo

Kompas.com - 06/10/2017, 06:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa jabatan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI akan berakhir pada Maret 2018 mendatang atau sekitar enam bulan lagi.

 

Lantas, apakah selepas pensiun Gatot akan terjun ke dunia politik?

"Saya sekarang ini berkonsentrasi melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI. Sudah," demikian jawaban Gatot dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi dalam "Rosi" di Kompas TV yang ditayangkan, Kamis (5/10/2017) malam.

Pada sisa masa jabatannya ini, Gatot mengaku sedang mempersiapkan kepemimpinan TNI setelahnya. Gatot ingin meskipun tongkat komando berpindah, namun TNI tetap solid seperti pada kepemimpinannya.

"Yang saya lakukan bagaimana tongkat estafet ini saya berikan kepada generasi penerus saya dengan kondisi solid. Satu komando dari atas ke bawah, tegak lurus, antarmatra bersatu dan yang paling penting, TNI dengan rakyat selalu bersatu serta manunggal," ucap Gatot.

(Baca juga: HUT ke-72 TNI, Manuver Panglima, dan Harapan akan Supremasi Sipil)

Bahkan, meskipun menyadari ada partai politik yang melirik dirinya untuk maju dalam Pilpres 2019, Gatot tetap fokus menjalankan sisa masa jabatannya.

Menurut mantan Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat itu, manuver partai politik seperti itu merupakan hak prerogatif partai politik itu sendiri.

"Itu hak prerogatif dari masing-masing partai. Saya tidak bisa menegur. Biarkan saja," ujar Gatot.

"Tapi, saya tetap konsisten bahwa saya adalah prajurit sejati yang tidak berpolitik praktis, politik saya adalah politik negara," kata dia.

Kompas TV Jenderal Gatot kepada wartawan mengatakan akan menghabiskan waktunya dengan keluarga dan akan pikir-pikir jika diajak ikut partai politik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com