Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dialog Jokowi dengan Karyawan PLTU Diwarnai Protes Warga

Kompas.com - 05/10/2017, 21:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BANTEN, KOMPAS.com - Sejumlah warga berteriak menyampaikan protesnya saat Presiden Joko Widodo berdialog dengan karyawan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Hal ini terjadi saat Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking 3 PLTU Independen Power Producer (IPP) di Desa Terate, Kramatwatu, Serang, Kamis (5/10/2017) sore.

Tiga proyek PLTU tersebut yakni PLTU IPP Jawa 7, PLTU IPP Jawa 9-10, dan PLTU IPP Banten Kapasitas 1x660 megawatt. Selain itu, dilakukan juga peresmian pembangunan coal terminal.

Menurut Jokowi, proyek PLTU IPP Jawa 7 berhasil menyerap kurang lebih 10.000 tenaga kerja. Dari jumlah itu, 3.000 di antaranya merupakan penduduk sekitar.

Namun, menurut warga, tenaga kerja yang merupakan warga sekitar jumlahnya tak sebesar itu.

Jokowi lantas meminta penduduk sekitar yang bekerja di proyek PLTU itu untuk naik ke atas panggung.

"Saya dengar yang bekerja di sini yang dari penduduk sekitar, ada kurang lebih 3000-an, ada enggak coba? Maju yang yang lulusan SMK, silakan satu, yang sarjana satu. Yang penduduk sini lho," kata Jokowi.

"Biar ngerti bahwa ini investasi yang kita tinjau, yang selalu saya katakan perlunya investasi, ini membuka lapangan pekerjaan," tambah Jokowi.

Akhirnya, dua orang karyawan PLTU maju ke atas panggung. Yang pertama, lulusan SMK, bernama David Oktarizal. Jokowi bertanya sudah berapa bukan David berkerja di PLTU 7. Ia menjawab 7 tahun.

Jawaban itu mengagetkan Jokowi, karena PLTU 7 baru saja groundbreaking. "7 Tahun? Oh ini yang ikut yang sudah jadi berarti?" kata Jokowi.

David mengangguk. Jokowi lantas bertanya berapa jauh jarak tempat tinggal David dari lokasi PLTU 7 dibangun. David menjawab, jaraknya 5 kilometer.

"Dari sini 5 kilometer, artinya kan penduduk asli di sini, 20 kilometer saja penduduk asli kok," kata Jokowi.

Namun, jawaban David itu langsung diprotes warga yang hadir. Sambil berteriak, mereka mengangkat telapak tangan ke atas sebagai tanda tidak benar bahwa David adalah warga sekitar.

Dialog Jokowi dan David pun sampai terpotong akibat protes warga itu.

"Sebentar. Ini kok ramai sekali toh. Sebentar, saya mau bertanya dulu sebentar, kalau mau protes nanti dulu," kata Jokowi kepada warga.

Jokowi melanjutkan pertanyaan kepada David seputar gaji yang diterimanya. Menurut David, ia mendapatkan gaji Rp 4 jutaan per bulan.

"Rp 4 juta itu gede banget loh. Coba 10.000 kali 4 juta ini gede sekali. 40-an miliar setiap bulan beredar di lingkungan proyek yang ada," kata Jokowi.

Karyawan kedua yang diwawancarai Jokowi adalah Amriati Nisa, karyawan Banten Lestari energy. Nisa mengaku berasal dari Salira, Puloampel, Serang.

"Saya dari Salira. Kebetulan power plant tempat saya bekerja sekarang juga berada di Salira. Jadi saya adalah penduduk pribumi yang mendapat kesempatan bekerja di power plant," ujar Nisa.

Jawaban Nisa tersebut lagi-lagi membuat warga yang hadir protes. Bahkan, suara teriakan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Jokowi pun sampai bertanya lokasi asal Nisa.

"Salira itu mana?" kata Jokowi.

"Salira itu masih di Banten Pak, letaknya 5 kilometer dari sini," jawab Nisa.

Namun, saat Kompas.com mengecek di Google Maps, jarak Salira dengan desa Terate mencapai 20 kilometer.

Jokowi pun akhirnya menenangkan warga yang melayangkan protes. Menurut dia, tidak masalah penduduk yang berasal dari wilayah agak jauh dipekerjakan di proyek tersebut. Yang terpenting, bukan warga negara asing.

"Ya memang seperti itu, dari luar pun sebenarnya enggak apa-apa juga kan masih dalam wilayah NKRI," kata Jokowi kembali disambut sorakan protes warga.

"Yang di sini mau bekerja di Papua silakan. Yang di Papua mau kerja di sini juga enggak apa-apa, tapi sekali lagi saya minta ini kepada PLN, kepada perusahaan perusahaan mitra, agar lebih banyak memperkerjakan karyawan yang dari sekitar pabrik, sekitar lokasi," tambah Jokowi, kali ini disambut tepuk tangan warga.

Jokowi lantas melanjutkan dialognya dengan Nisa. Kepala Negara penasaran berapa gaji yang didapatkan Nisa per bulannya. Namun, Nisa enggan menyebutkannya.

"Setiap bulan, gaji saya cukup untuk mensejahterakan diri saya, Pak," jawab Nisa kembali disambut sorak protes warga.

"Berapa kalau boleh tahu? Tapi kalau enggak boleh tahu juga enggak apa-apa, bilang saja rahasia gitu," kata Jokowi.

"Iya Pak, rahasia. Karena sudah ada perjanjian, Pak," jawab Nisa.

Akhirnya, Jokowi mempersilakan David dan Nisa untuk turun dari panggung. Tak ada sepeda yang diberikan kepada mereka.

Nisa sempat bertanya kepada Jokowi, "Sepedanya mana, Pak?"

Jokowi hanya menjawab singkat. "Sepedanya nanti," kata Jokowi. kembali disambut sorakan warga.

Jayadi (50), salah satu warga yang ikut berteriak protes meyakini, dua orang yang naik ke panggung itu bukan warga sekitar.

"Kalau warga sini saya pasti tau," kata dia. 

Menurut dia, hanya sedikit warga setempat yang bekerja di PLTU 7. Dia mempertanyakan data bahwa ada 3000 penduduk sekitar bekerja di PLTU. Ia mengetakan, warga sekitar yang bekerja di proyek itu hanya sekitar 300 orang.

"Makanya di sini ini banyak pengangguran," ujar Jayadi.

Kompas TV Satu dari 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak berada di Maluku dan mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Besarnya nilai pembangunan proyek listrik yang mangrak ini membuat Presiden Joko Widodo prihatin. Besi-besi berkarat dan rumput liar yang tak terawat terlihat di Pembangkit Listrik Tenaga UAP di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah, yang mangkrak, sejak tahun 2014 lalu. Dengan wajah serius Presiden Joko Widodo ditemani Menteri ESDM Ignasus Jonan, Gubernur Maluku Said Assegaf memperhatikan proyek litsrik ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com