Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB Luncurkan "E-Government"

Kompas.com - 04/10/2017, 11:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meluncurkan sistem e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan penerapan e-government secara masif, terstruktur dan sistematis.

"Itu diperlukan mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang telah memengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia," kata Asman di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menurut dia, saat ini Indonesia memasuki era konektivitas dan internet of think (berbasis internet), di mana batasan ruang dan waktu makin singkat. Karena itu, tata kelola pemerintahan dengan penerapan sistem e-government dinilai sebagai sebuah keniscayaan.

Asman pun sadar bahwa kementeriannya sebagai penggerak utama reformasi birokrasi memiliki tanggung jawab untuk bisa menjadi contoh nasional dalam penerapan e-government.

"Makanya sebagai wujud tanggung jawab hal tersebut, sistem e-government diluncurkan. Diharapkan sistem ini dapat memberi inspirasi kepada instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi penerapan e-government," kata dia.

(Baca juga: Kemenpan RB Siapkan Sembilan PP Terkait Manajemen Aparatur Sipil Negara

Tujuh inovasi

Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji pun memaparkan sejumlah inovasi yang dibuat pihaknya dan diluncurkan hari ini.

Pertama, command center adalah pusat kendali dan monitoring data pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Selain berfungsi sebagai supporting system bagi pengambilan keputusan pimpinan, command center juga berfungsi sebagai media analisis dan ekspos informasi," kata Atmaji.

Kedua, e-office adalah sebuah sistem informasi persuratan elektronik, informasi kepegawaian, serta layanan penugasan dan tata usaha.

"Dengan sistem ini, semua layanan administrasi dapat dilakukan melalui satu pintu," kata dia.

Ketiga adalah sistem aplikasi layanan Kementerian PANRB (e-salam), yakni aplikasi layanan Kementerian PANRB berbasis web dan terintegrasi.

Fungsinya, untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat mengenai perkembangan proses berbagai layanan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel berbasis elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan stakeholders terhadap layanan yang diberikan Kementerian PAN-RB," kata Atmaji.

(Baca juga: Ketua KPK: Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Sekadar Naik Gaji)

Layanan e-salam tersebut meliputi penetapan tunjangan kinerja, penataan kelembagaan, persetujuan hari dan jam kerja, ijin prinsip pakaian dinas, penetapan tunjangan fungsional.

Penetapan kelas jabatan, penetapan hak keuangan pimpinan/anggota LNS, penetapan tunjangan jabatan fungsional, dan narasumber bimtek/sosialisasi.

Keempat, e-karpeg, adalah kartu identitas multifungsi. Selain berfungsi sebagai kartu identitas pegawai, e-karpeg pun dapat digunakan untuk akses ruangan kerja, ATM serta dilengkapi fasilitas uang elektronik.

Kelima e-data, adalah inovasi untuk mengintegrasikan data pegawai Kementerian PANRB dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta data Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen).

"E-data menjadikan dinamika data pegawai langsung terekam secara real time. Menjelang masa purnabakti, semuanya sudah disiapkan sehingga pegawai tidak lagi kebingungan dalam mengurus pensiunnya," ujar Atmaji.

(Baca juga: APBN Mubazir Rp 392 Triliun Per Tahun karena Masalah Birokrasi)

Keenam, aplikasi terakhir adalah e-performance based budgeting, yakni aplikasi sistem perencanaan kinerja dan penganggaran.

Ketujuh, Atmaji menambahkan, pihaknya juga membangun data center (DC) dan disaster recovery center (DRC). Ini merupakan infrastruktur teknologi guna menjamin optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan kementeriannya.

"Ke depan, DC dan DRC Kementerian PANRB siap diintegrasikan dengan DC dan DRC nasional," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com