Belajar Mencerap Film G30S/PKI ala Generasi Milenial

Kompas.com - 02/10/2017, 10:47 WIB
Ilustrasi ThinkstockphotosIlustrasi
EditorAmir Sodikin

SAYA adalah salah satu dari sekian generasi 1980-an yang menonton film Pemberontakan G30S/PKI. Saya ingat waktu itu nonton pertama kali – dan yang terakhir kalinya – ketika saya kelas 3 SD.

Saya menonton bukan karena disuruh atau dipaksa guru di sekolah tapi murni karena penasaran. Saya bela-belain tidak tidur demi menonton film yang durasinya lebih dari tiga jam itu. Hasilnya: saya kapok.

Saya tidak bisa tidur tiga hari tiga malam karena adegan-adegan berdarah-darah yang kerap muncul di sana terus berulang-ulang di kepala saya. Adegan anak jenderal yang mandi darah lalu penyiletan Jendral-Jendral yang masih hidup begitu membekas di kepala saya dan berhasil mencuci otak kepala saya.

Setelah menonton film itu, saya yakin PKI itu jahat dan Soeharto adalah dewa penolong rakyat Indonesia.

Delapan tahun kemudian keyakinan itu rontok. Saya adalah sekian dari generasi milenial – generasi yang lahir di antara tahun 1980-an awal dan akhir 1990-an akhir – yang tercerahkan.

Kebebasan mendapatkan informasi yang didapat setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan juga akses internet memperkarya pemahaman saya tentang peristiwa 1965.

Dari banyak baca dan menonton, saya tahu bahwa film yang selama ini menjadi satu-satunya petunjuk atas misteri 1965 hanya memberikan fakta yang sepotong-sepotong.

Baca juga: Ketua MPR: Nonton Film G30SPKI atau Tidak, Jaga Persatuan Kita

Film yang mengangkat cerita pembunuhan 6 jenderal dan seorang perwira oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak menyebutkan bahwa setelah kejadian itu, setidaknya ratusan ribu jiwa melayang dan banyak lainnya diasingkan, ditahan tanpa pengadilan, dan menderita perlakuan diskriminasi bertahun-tahun karena dianggap terlibat dengan PKI.

Potongan-potongan informasi saya dapat dari film-film dokumenter (mulai dari Mass Grave karya Lexy Rambadetta sampai Jagal dan Senyap karya sutradara Joshua Oppenheimer) lalu banyak bacaan banyak yang fiksi maupun non-fiksi.

Tidak hanya itu, dari media massa, saya tahu bahwa belum ada pelaku yang ditangkap dan dihukum terkait pembunuhan, penyiksaan, dan perbuatan sewenang-wenang terhadap pihak-pihak yang dituduh PKI. Saat ini proses rehabilitasi dan rekonsiliasi yang sedang diperjuangkan oleh para aktivis sedang macet karena kurangnya kekuatan politik dari pemerintah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Sandiaga Uno hingga Khofifah Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PPP

Nasional
Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X