Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan

Kompas.com - 29/09/2017, 14:09 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pertemuan itu dilakukan setelah pernyataan Gatot soal ada lembaga yang mencatut nama Presiden untuk membeli 5.000 pucuk senjata menjadi polemik.

Menurut Wiranto, saat pertemuan itu Presiden Joko Widodo membahas mengenai upaya yang dilakukan agar kondisi negara tetap aman, damai dan tenteram.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar seluruh pejabat tidak menyampaikan pendapat ke publik yang tidak menenteramkan.

"Pertemuan Presiden dengan Panglima TNI itu memang ada. Tapi intinya pertemuan itu membahas bagaimana supaya kondisi negeri ini tetap aman tetap damai dan tenteram," ujar Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

(Baca: Viral Video Brimob Gunakan Mortir, Polri Sebut Hanya untuk Pengenalan Senjata)

"Bagaimana supaya kita, jangan sampai kita menyampaikan satu pendapat yang justru tidak menenteramkan masyarakat," ucapnya.

Wiranto mengatakan, pertemuan Presiden dengan para menteri dan pejabat tidak selamanya harus disampaikan ke publik. Sebab ada hal-hal sensitif yang tidak bisa disampaikan secara luas ke masyarakat.

Selain itu, Wiranto juga menyampaikan kepada para deputi di Kemenko Polhukam agar memberikan pernyataan yang membangun kedamaian. Pertemuan Presiden dengan para menteri dan pejabat tidak selamanya harus disampaikan ke publik.

"Maka selalu di Kemenko Polhukam saya sampaikan kepada para deputi. Semua pernyataan dari kemenko polhukam itu harus bernapaskan membangun kesejukan, kedamaian, dan ketenteraman," kata Wiranto.

(Baca: Jokowi Sudah Minta Penjelasan Panglima TNI soal Isu Pembelian Senjata)

Secara terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan, pertemuan dengan Presiden tidak membahas soal pernyataannya tersebut.

"Seperti yang dikatakan Pak Johan Budi, kemarin saya melaporkan kesiapan hari ulang tahun TNI, dan kami mohon juga presiden menjadi irup (inspektur upacara)," kata Gatot di sela acara Bakti Sosial Kesehatan TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (28/9/2017).

Selain itu, lanjut Gatot, juga disampaikan kepada Presiden bahwa pada ulang tahun kali TNI akan menggelar pagelaran wayang NKRI. Rencananya, acara akan dilaksanakan di Museum Fatahillah kawasan Kota Tua, Jakarta, Jumat (29/9/2017) malam.

"Mudah-mudahan Presiden juga akan saksikan, mudah mudahan demikian," kata Gatot.

(Baca: Menhan Ungkap Dokumen Rahasia Terkait Pembelian 500 Senjata dari BIN)

Hal senada sebelumnya dikatakan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kepada wartawan usai pertemuan Gatot dengan Jokowi.

Terkait pernyataan Gatot soal pembelian 5.000 senjata oleh lembaga dengan cara mencatut nama Jokowi, kata Johan, sudah dibicarakan pada Selasa (26/9/2017).

Jokowi bertemu dengan Gatot saat itu sepulang dari kunjungan kerja ke Bali. Pertemuan berlangsung di Ruang VVIP Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.

"Itu sudah clear dengan penjelasan dan laporan Menko Polhukam. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," ujar Johan.

Kompas TV Panglima TNI: Klarifikasi Saya Hanya untuk Presiden Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com