Mendikbud Akan Tegur Sekolah yang Wajibkan Siswa Nonton Film G30S/PKI

Kompas.com - 28/09/2017, 19:29 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menolak usulan Ketua Kwaran Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault agar Gerakan Pramuka dinaungi kementeriannya. Jakarta, Senin (21/8/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menolak usulan Ketua Kwaran Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault agar Gerakan Pramuka dinaungi kementeriannya. Jakarta, Senin (21/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tidak menganjurkan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Muhadjir mengatakan, film buatan tahun 1984 itu diperuntukkan bagi penonton usia tertentu.

"Sesuai ketentuan kan film itu untuk usia 14 tahun ke atas. Jadi untuk SD sangat tidak dianjurkan menonton terutama SMP awal karena kan film itu untuk 14 tahun ke atas," ujar Muhadjir Effendy usai penandatangan nota kerja sama di Sasana Pradana, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2017).

Muhadjir pun menegaskan bahwa dirinya akan menegur pihak sekolah yang mewajibkan siswanya menonton film itu karena melanggar ketentuan usia.

"Kalau sekolah, paling tidak, akan saya tegur," kata dia.

(Baca juga: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Menolak Ide Pemutaran Film G30S/PKI)

Meski begitu, Muhadjir mempersilakan jika ada siswa kelas 3 SMP yang ingin menonton film karya Arifin C Noer itu. Namun, Muhadjir mewajibkan adanya pendampingan dari guru yang mengerti konteks sejarah dari peristiwa 30 September 1965.

Dengan begitu, lanjut dia, siswa bisa berdiskusi, memahami dan tujuan penanaman rasa nasionalisme bisa tercapai.

"Untuk SMP itu kalau yang sudah kelas akhir silakan, tetapi harus didampingi oleh guru, terutama yang paham tentang sejarah, paham tentang PPKN," kata Muhadjir.

"Sehingga nanti setelah nonton ada diskusi, ada klarifikasi, ada penjelasan dari pihak guru, terutama dalam rangka untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme, cinta Tanah Air," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X