Kompas.com - 26/09/2017, 15:10 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan Ketua Umum PSI Grace Natalie saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoSekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dan Ketua Umum PSI Grace Natalie saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melaporkan lima akun media sosial ke pihak Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Toni, kelima akun tersebut diduga telah memfitnah, merekayasa dan menyebarkan isu bahwa partainya memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui unggahannya.

"Kami sebagai partai anak muda oleh berbagai akun di Instagram dan Twitter disebutkan bahwa PSI itu adalah reinkarnasi PKI. Ini adalah fitnah yang kejam," ujar Toni saat ditemui di kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Adapun lima akun yang dilaporkan adalah akun Instagram @jenderaltua1945, akun Twitter @TeSutrisna, @bajugurceleng, @SalmanAfaridzi, dan @NOBABIBONG2019.

Dalam bukti gambar yang dimiliki oleh Toni, tampak unggahan salah satu akun yang pada intinya menyebut lambang PSI identik dengan lambang PKI. Toni pun membantah tuduhan tersebut.

Dia menegaskan bahwa PSI merupakan anak muda yang baru saja berdiri dan tidak terkait dengan konflik ideologi yang terjadi pada 1965.

(Baca juga: Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan masifnya tudingan pro-PKI yang diarahkan ke partainya, Toni menilai ada pihak-pihak yang tidak ingin PSI tetap eksis.

"PSI adalah partai anak muda yang fresh, partai anak muda yang tidak ada hubungannya dengan konflik ideologis yang terjadi di tahun 1965," ucapnya.

"Logo PSI ini, bergambar mawar, ada lima kelopak menggambarkan Pancasila. Jadi tidak mungkin kami anti-Pancasila. Tiga kelopak di dalamnya menggambarkan Trisakti, ide dari Bung Karno dan semua dijelaskan di AD ART partai," kata Toni.

Meski demikian pihak Bareskrim belum bisa memproses lebih lanjut laporan yang diajukan PSI. Menurut Toni, dirinya perlu melengkapi beberapa hal teknis dan berkoordinasi dengan unit cyber crime Mabes Polri.

"Sudah diterima laporan kami, tapi ada beberapa hal yang menyangkut administrasi teknis yang harus dikoordinasikan dengan bagian kepolisian," tuturnya.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia meminta Setya Novanto mundur demi azas kepatutan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.