Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituduh Reinkarnasi PKI, PSI Laporkan Lima Akun Media Sosial ke Polisi

Kompas.com - 26/09/2017, 15:10 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melaporkan lima akun media sosial ke pihak Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Toni, kelima akun tersebut diduga telah memfitnah, merekayasa dan menyebarkan isu bahwa partainya memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui unggahannya.

"Kami sebagai partai anak muda oleh berbagai akun di Instagram dan Twitter disebutkan bahwa PSI itu adalah reinkarnasi PKI. Ini adalah fitnah yang kejam," ujar Toni saat ditemui di kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Adapun lima akun yang dilaporkan adalah akun Instagram @jenderaltua1945, akun Twitter @TeSutrisna, @bajugurceleng, @SalmanAfaridzi, dan @NOBABIBONG2019.

Dalam bukti gambar yang dimiliki oleh Toni, tampak unggahan salah satu akun yang pada intinya menyebut lambang PSI identik dengan lambang PKI. Toni pun membantah tuduhan tersebut.

Dia menegaskan bahwa PSI merupakan anak muda yang baru saja berdiri dan tidak terkait dengan konflik ideologi yang terjadi pada 1965.

(Baca juga: Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta)

Dengan masifnya tudingan pro-PKI yang diarahkan ke partainya, Toni menilai ada pihak-pihak yang tidak ingin PSI tetap eksis.

"PSI adalah partai anak muda yang fresh, partai anak muda yang tidak ada hubungannya dengan konflik ideologis yang terjadi di tahun 1965," ucapnya.

"Logo PSI ini, bergambar mawar, ada lima kelopak menggambarkan Pancasila. Jadi tidak mungkin kami anti-Pancasila. Tiga kelopak di dalamnya menggambarkan Trisakti, ide dari Bung Karno dan semua dijelaskan di AD ART partai," kata Toni.

Meski demikian pihak Bareskrim belum bisa memproses lebih lanjut laporan yang diajukan PSI. Menurut Toni, dirinya perlu melengkapi beberapa hal teknis dan berkoordinasi dengan unit cyber crime Mabes Polri.

"Sudah diterima laporan kami, tapi ada beberapa hal yang menyangkut administrasi teknis yang harus dikoordinasikan dengan bagian kepolisian," tuturnya.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia meminta Setya Novanto mundur demi azas kepatutan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com