Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2017, 15:10 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melaporkan lima akun media sosial ke pihak Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Toni, kelima akun tersebut diduga telah memfitnah, merekayasa dan menyebarkan isu bahwa partainya memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui unggahannya.

"Kami sebagai partai anak muda oleh berbagai akun di Instagram dan Twitter disebutkan bahwa PSI itu adalah reinkarnasi PKI. Ini adalah fitnah yang kejam," ujar Toni saat ditemui di kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Adapun lima akun yang dilaporkan adalah akun Instagram @jenderaltua1945, akun Twitter @TeSutrisna, @bajugurceleng, @SalmanAfaridzi, dan @NOBABIBONG2019.

Dalam bukti gambar yang dimiliki oleh Toni, tampak unggahan salah satu akun yang pada intinya menyebut lambang PSI identik dengan lambang PKI. Toni pun membantah tuduhan tersebut.

Dia menegaskan bahwa PSI merupakan anak muda yang baru saja berdiri dan tidak terkait dengan konflik ideologi yang terjadi pada 1965.

(Baca juga: Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta)

Dengan masifnya tudingan pro-PKI yang diarahkan ke partainya, Toni menilai ada pihak-pihak yang tidak ingin PSI tetap eksis.

"PSI adalah partai anak muda yang fresh, partai anak muda yang tidak ada hubungannya dengan konflik ideologis yang terjadi di tahun 1965," ucapnya.

"Logo PSI ini, bergambar mawar, ada lima kelopak menggambarkan Pancasila. Jadi tidak mungkin kami anti-Pancasila. Tiga kelopak di dalamnya menggambarkan Trisakti, ide dari Bung Karno dan semua dijelaskan di AD ART partai," kata Toni.

Meski demikian pihak Bareskrim belum bisa memproses lebih lanjut laporan yang diajukan PSI. Menurut Toni, dirinya perlu melengkapi beberapa hal teknis dan berkoordinasi dengan unit cyber crime Mabes Polri.

"Sudah diterima laporan kami, tapi ada beberapa hal yang menyangkut administrasi teknis yang harus dikoordinasikan dengan bagian kepolisian," tuturnya.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia meminta Setya Novanto mundur demi azas kepatutan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilpres Sistem 'Popular Vote' Suburkan Politik Identitas

Pilpres Sistem "Popular Vote" Suburkan Politik Identitas

Nasional
Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Stafsus Mensesneg: Ada Polemik dan Banyak Pendapat soal Putusan Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Stafsus Mensesneg: Ada Polemik dan Banyak Pendapat soal Putusan Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Nasional
Ini Alasan Ganjar Rutin Lari Pagi Keliling Kota Usai Jadi Bacapres PDI-P

Ini Alasan Ganjar Rutin Lari Pagi Keliling Kota Usai Jadi Bacapres PDI-P

Nasional
Pertemuan Gibran dan Prabowo Dinilai Omong Kosong, Bukan Hal yang Sebenarnya

Pertemuan Gibran dan Prabowo Dinilai Omong Kosong, Bukan Hal yang Sebenarnya

Nasional
Menanti Implementasi 'Work From Anywhere' ASN

Menanti Implementasi "Work From Anywhere" ASN

Nasional
Ganjar Jawab Sindiran Anies Pakai Kaos 'Kalau Mau Sehat Ayo Olahraga'

Ganjar Jawab Sindiran Anies Pakai Kaos "Kalau Mau Sehat Ayo Olahraga"

Nasional
Ganjar Lari Pagi di Alun-alun Kota Serang, Diteriaki Presiden

Ganjar Lari Pagi di Alun-alun Kota Serang, Diteriaki Presiden

Nasional
Fahri Hamzah: Kita Tak Bisa Menitipkan Reformasi Pada Manusia, tetapi Pada Penguatan Sistem

Fahri Hamzah: Kita Tak Bisa Menitipkan Reformasi Pada Manusia, tetapi Pada Penguatan Sistem

Nasional
KPK Siap Lawan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

KPK Siap Lawan Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Jemaah Haji Wajib Tahu, Merokok di Sembarang Tempat di Madinah Didenda Rp 800.000

Jemaah Haji Wajib Tahu, Merokok di Sembarang Tempat di Madinah Didenda Rp 800.000

Nasional
Membatasi Gairah Berkuasa yang Berlebihan

Membatasi Gairah Berkuasa yang Berlebihan

Nasional
Profil Nurul Ghufron, Inisiator Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan KPK yang Dikabulkan MK

Profil Nurul Ghufron, Inisiator Uji Materi Masa Jabatan Pimpinan KPK yang Dikabulkan MK

Nasional
26 Jemaah Haji Dirawat di Madinah, Didominasi Sakit Jantung, Paru, dan Demensia

26 Jemaah Haji Dirawat di Madinah, Didominasi Sakit Jantung, Paru, dan Demensia

Nasional
Gerindra Keberatan Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Dinilai Bakal Problematik

Gerindra Keberatan Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Dinilai Bakal Problematik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com