Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Saya Berharap OTT Wali Kota Cilegon Ini yang Terakhir

Kompas.com - 24/09/2017, 07:39 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Iman diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari PT Brantas Abipraya dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) untuk pembangunanan Transmart.

Terkait itu, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada KPK yang kembali mencokok kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.

"Kita mengapresiasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. OTT kepala daerah adalah keberhasilan KPK dalam penegakan hukum," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Minggu (24/9/2017).

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu juga tak ingin ada lagi kepala daerah yang menjadi "pasien" lembaga anti-rasuah.

"Saya berharap OTT Wali Kota Cilegon ini yang terakhir," tegas Tjahjo.

Ia mengingatkan agar semua kepala daerah untuk menjaga komitmennya, melaksanakan sumpah jabatannya saat dilantik sebagai "raja kecil" di daerah untuk tidak korupsi.

"Kemendagri meminta semua kepala daerah untuk berkomitmen melaksanakan sumpah dan janjinya saat dilantik sebagai kepala daerah secara konsisten," kata dia.

Baca juga: Kronologi OTT hingga Wali Kota Cilegon Datang Sendiri ke Gedung KPK

Karenanya, Tjahjo mengajak semua pihak untuk mengawal dan mengawasi bersama jalannya roda pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan nawa cita pemerintah.

"Prinsip, ayo kita kawal bersama untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih sesuai nawa cita," tutup Tjahjo.

Dalam kasus ini, tak hanya Iman yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon Ahmad Dita Prawira. Legal Manager PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Eka Wandoro, Project Manager PT Brantas Abipraya Bayu Dwinanto Utomo, dan Hendry juga ditetapkan status yang sama.

Baca juga: Usai Diperiksa hingga Tengah Malam, Wali Kota Cilegon Ditahan di Rutan KPK

Sementara itu, KPK juga mengimbau Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Tubagus Dony Sugihmukti untuk segera menyerahkan diri kepada KPK.

Kompas TV Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Cilegon, Ratu Ati Marliati membantah Wali Kota Cilegon terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com