ICJR: Kenakan Pasal Berlapis untuk Pelaku Video Pornografi Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong penegak hukum menggunakan pasal berlapis dalam penuntutan kasus video pornografi anak.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono, penggunaan pasal berlapis ini penting karena pelaku tidak hanya mengunggah atau menyebarkan materi pornografi anak.

Lebih dari itu, pelaku juga mengunggah konten yang melanggar kesusilaan, membuat materi pornografi anak, dan melakukan kekerasan seksual kepada para korbannya.

"Perlunya penggunaan pasal berlapis diterapkan bagi para pelakunya karena apa yang dilakukan para pelaku berdampak sangat buruk bagi korban, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang," kata Supriyadi melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (22/9/2017).

(Baca juga: Menteri PPAA: 25.000 Aktivitas Pornografi Anak Per Hari di Indonesia)

Penerapan pasal yang berlapis bagi para pelaku diharapkan bisa menjadi suatu tonggak penting dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak dan keluarga yang menjadi korban.

Pasal 4 Ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bisa digunakan karena pelaku melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak.

Sementara Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa digunakan karena pelaku mengunggah dan membuat dapat diaksesnya konten pornografi anak (melanggar kesusilaan).

Supriyadi menambahkan, penegak hukum juga bisa menggunakan Pasal 76 E, Pasal 76 I, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

"Serta Pasal 282 Ayat (1) dan Pasal 290 Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak," ucap Supriyadi.

(Baca juga: KPAI Pastikan Korban Video Pornografi Anak Akan Direhabilitasi)

Berbasis laporan dan kerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI), Polda Metro Jaya telah menangkap para tersangka tindak pidana pornografi anak berbasis online.

Mereka diduga memperjualbelikan video berkonten pornografi anak dengan sesama jenis atau dikenal dengan video gay kids (VGK). Mereka adalah YUL, 19 tahun, HER alias UHER (30), dan IK (30), dibekuk di tempat berbeda dalam operasi Nataya III.

Supriyadi menuturkan, ICJR sangat prihatin atas kasus ini dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam pengungkapan kasus pornografi anak online tersebut.

"ICJR menilai bahwa kasus pornografi anak online ini termasuk yang kasus besar yang pernah diungkap oleh pihak kepolisian dengan bukti pornografi anak yang cukup besar," kata Supriyadi.

Sebelumnya, dalam kasus pornografi online anak yang melibatkan grup Facebook "Candy Loly Grup" kepolisian juga telah mengungkap para pelaku. Dalam operasi Nataya I dan Nataya II, polisi berhasil menjaring jaringan COP Internasional Candy 1 dan Candy 2.