Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Koordinasi dan Supervisi, Ketua KPK Harap Penyidik dari Polri Berpangkat Kompol

Kompas.com - 20/09/2017, 06:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, penyidik KPK yang berasal dari Polri akan lebih ideal jika pangkatnya lebih tinggi dari yang sekarang.

Minimal, kata dia, polisi itu berpangkat Kompol. Dalam aturan saat ini, penyidik junior KPK dari Polri hanya setingkat AKP.

Agus mengatakan, pangkat penyidik harus lebih tinggi untuk fungsi koordinasi dan supervisi.

"Bayangkan saja, kita memperbesar koordinasi dan supervisi, koorsup yang sekarang itu belum berjalan dengan baik," ujar Agus, di Kompleks Mabes Polr, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Nantinya, penyidik KPK akan ke lapangan, berkoordinasi, dan melakukan supervisi dengan instansi Polri dan Kejaksaan.

Baca: Pendidikan Penyidik KPK Dipertanyakan, Agus Rahardjo Sindir Komisi III

Jika pangkatnya hanya AKP, dikhawatirkan akan kalah senior dengan jaksa-jaksa di daerah yang rata-rata sudah lebih senior.

"Jadi kalau peraturannya (AKP), tapi kebutuhan ke depan begitu saja. Minimal Kompol," kata Agus.

Pada Maret 2016, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pernah menawarkan polisi setingkat AKBP dan Kombes untuk ditempatkan sebagai penyidik KPK.

Sebab, Polri kelebihan personel yang berpangkat AKBP dan Kombes.

"Kalau seandainya (setingkat Kombes) bisa sebagian ditarik oleh KPK kita berterima kasih sekali. AKBP juga begitu, AKBP kami kelebihan," ujar Tito.

Tito mengatakan, setingkat Kombes yang baru lulus dari Sespati Polri sebanyak 200 orang.

Sementara itu, pihaknya kekurangan personel setingkat AKP. Oleh karena itu, Polri akan memperbanyak rekrutmen dari sekolah kepolisian untuk memperbanyak personel tingkat AKP.

Saat itu, Agus menganggap KPK belum perlu polisi yang pangkatnya lebih tinggi dari AKP.

Padahal, pangkat AKP di Polri termasuk langka.

"Yang sudah kami kirimkan itu adalah permintaan untuk AKP yang pengalamanya dua tahun," kata Agus.

"Nanti kita pikir lah apakah keperluan yang ditawarkan Pak Kapolri tadi menjadi kebutuhan kita," lanjut dia.

Kompas TV KPK dan Polisi Akan ke Singapura Temui Novel Baswedan


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com