Cerita Dirjen Dukcapil Menyamar dan Dibohongi soal Blanko E-KTP

Kompas.com - 19/09/2017, 17:46 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menceritakan pengalamannya saat menyamar dan datang ke Kantor Disdukcapil di sejumlah daerah.

Zudan menemukan pola yang sama, yakni para pegawai Discapil menyembunyikan ketersediaan blanko yang sebenarnya masih ada.

"Saya sidak ke Kota Cirebon. Saya menyamar sebagai pemohon. Resepsionis mengatakan, 'Pak bapak disini rekam paling banter dapat surat keterangan'. 'Loh kenapa begitu?' 'Ia blankonya sudah sejak setahun belum dikirim," kata Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

"Saya tanya, 'sudah setahun?' 'Ia pak blankonya kosong karena ada kasus korupsi'. Oh enggak ada kaitannya karena korupsi sudah 2011 sedang berproses lelang jalan terus," tambah Zudan.

(baca: Distribusi Blanko E-KTP Ditargetkan Rampung Oktober 2017)

Menurut Zudan, saat itu di Kota Cirebon masih ada 23.000 blanko e-KTP. Hal yang sama terjadi saat Zudan menyamar di Disdukcapil Gianyar.

"Saya datang ke resepsionis diberitahu habis. Saya datang ke petugas verifikasi, dikasih tahu habis. Nah, disitulah saya perhatikan semua dibilang habis," kata dia.

Padahal, menurut Zudan, Disdukcapil di Gianyar saat itu masih memiliki 1500 blanko e-KTP.

(baca: Banyak Warga Belum Dapat E-KTP, Ini Alasan Kemendagri)

Rupanya, kata Zudan, Disdukcapil di daerah menyimpan blanko karena takut kehabisan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Anambas Punya Potensi Luar Biasa, Jangan Sampai Warganya Hanya Jadi Penonton

Mendagri: Anambas Punya Potensi Luar Biasa, Jangan Sampai Warganya Hanya Jadi Penonton

Nasional
'Ekonomi Akan Pulih Ketika Pandemi Bisa Diatasi...'

"Ekonomi Akan Pulih Ketika Pandemi Bisa Diatasi..."

Nasional
Tampilan Ma'ruf Amir dalam Webinar UIN Malang Dipenuhi Coretan, Jubir Wapres Minta Itu Diusut

Tampilan Ma'ruf Amir dalam Webinar UIN Malang Dipenuhi Coretan, Jubir Wapres Minta Itu Diusut

Nasional
Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Peneliti Indef: PSBB di Daerah yang Sektor Informalnya Besar Cenderung Tak Efektif

Nasional
Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Perludem: Persiapan Pilkada Jauh dari Matang, Bisa Timbulkan Masalah

Nasional
KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

KPU Berharap Usulan Tambah Anggaran Pilkada Tuntas Sebelum Pertengahan Juni

Nasional
KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

KPK Terima Titipan Penahanan 2 Tersangka Kasus Danareksa dari Kejagung

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Ditjen Imigrasi Siapkan Strategi Pelayanan dengan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Pemerintah Klaim Pandemi Covid-19 di Indonesia Kian Terkendali

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Gugus Tugas Covid-19: Zona Hijau Juga Berisiko, Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan

Nasional
Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Wabah Covid-19, KPU Usul Anggaran Pilkada Ditambah Rp 2,5 hingga Rp 5,6 Triliun

Nasional
Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Komisi II: Penambahan Anggaran Pilkada Untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Nasional
Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Ini Sebaran 486 Pasien Sembuh Covid-19 di 23 Provinsi, Jatim Terbanyak

Nasional
Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Pekan Depan, Gugus Tugas Covid-19 Umumkan Daerah Berstatus Zona Kuning

Nasional
LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

LBH Pers: HAM Masih Bisa Diperjuangkan dalam Negeri Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X