Kompas.com - 19/09/2017, 16:06 WIB
Proses perekaman KTP elektronik di Kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Selasa (2/8/2016) siang. Sebanyak 9 dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang sudah bisa mencetak KTP-El. Kompas.com/Syahrul MunirProses perekaman KTP elektronik di Kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Selasa (2/8/2016) siang. Sebanyak 9 dari 19 kecamatan di Kabupaten Semarang sudah bisa mencetak KTP-El.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengakui bahwa pihaknya mendapat banyak laporan mengenai warga yang sudah melakukan perekaman data sejak lama, namun belum mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Zudan menduga hal tersebut terjadi karena warga melakukan perekaman data ganda.

"Kalau ada keluhan seorang penduduk sudah rekam lama 1 sampai 2 tahun belum jadi, di data center kami ditemukan ada 1,9 juta penduduk yang merekam lebih dari satu kali," kata Zudan dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

"Kami menyebutnya penduduk berdata ganda," ujar dia.

(Baca juga: Kemendagri: 94,98 Persen Penduduk Sudah Merekam Data E-KTP)

Zudan mengatakan, penduduk dengan data ganda tersebut tidak akan mendapatkan e-KTP sebelum yang bersangkutan melapor ke Dinas Penduduk dan Catatan Sipil.

Mereka harus memilih akan bertempat tinggal di alamat yang mana.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami tidak bisa menghapus tanpa persetujuan penduduk itu. Jadi mekanismenya, kalau ada penduduk yang merasa pernah merekam lebih dari satu kali untuk segera datang ke Dinas Dukcapil melakukan penghapusan data dan merekam kembali. Dia harus melapor," kata dia.

Selain itu, lanjut Zudan, data ganda saat merekam e-KTP itu bisa juga terjadi saat menggunakan kontak lensa.

"Ini yang di awal saya sampaikan ke media, bagi siapapun yang merekam lebih dari satu kali agar melaporkan dan melakukan penghapusan data," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

Nasional
Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Nasional
KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

Nasional
Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X