Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta KPK Memahami Kondisi Kesehatan Setya Novanto

Kompas.com - 18/09/2017, 23:33 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami kondisi kesehatan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.

Saat ini, Novanto sedang berjuang untuk sembuh dari sakit yang dideritanya dan baru saja menjalani operasi.

"Kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Tapi di saat yang sama kami juga meminta agar (KPK) bisa memahami realitas dan kondisi Ketum Golkar yang tidak memungkinkan untuk memenuhi panggilan KPK," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Idrus juga meminta KPK bersabar. Sebab, dengan kondisi kesehatan Novanto yang masih seperti saat ini, pemeriksaan tidak mungkin bisa dilakukan.

"Selama ini kan Pak Novanto sangat menghargai proses hukum yang dilakukan KPK. Tapi kan tidak mungkin juga KPK akan melakukan pemeriksaan jika kondisi tidak memungkinkan," ujar Idrus.

(Baca juga: Penyidik dan Dokter KPK Cek Kondisi Kesehatan Novanto di RS Premier)

Ia pun berharap, agar semua pihak turut mendoakan Setya Novanto agar cepat sembuh dan kembali pulih dari sakit yang dideritanya.

"Sebagai tokoh, baik Ketum Golkar dan Ketua DPR RI, akan sangat kooperatif pada proses yang ada," tutur Idrus.

Setya Novanto diketahui bermasalah dengan jantungnya. Dia pun dikabarkan menjalani operasi kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi.

Sebelumnya, Novanto juga dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Novanto dirawat karena menderita vertigo, usai jatuh pingsan saat sedang bermain pingpong di rumahnya.

Usai resmi berstatus tersangka, Novanto telah mangkir dua kali atas panggilan pemeriksaan yang dilayangkan KPK.

Dalam kasus e-KTP, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.  Selain itu, ia juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.  Atas penetapannya sebagai tersangka, Novanto mengajukan gugatan praperadilan.

Kompas TV Untuk keperluan perawatan jantung, Novanto pindah rumah sakit dari RS Siloam ke RS Premier.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com