Penyerang YLBHI Dinilai Tidak Paham Sejarah

Kompas.com - 18/09/2017, 18:01 WIB
Perwakilan dari Jaringan Gusdurian, Savicali, saat memberikan keterangan pers terkait pengepungan kantor YLBHI oleh ratusan massa pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Savicali diwawancarai oleh sejumlah wartawan di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPerwakilan dari Jaringan Gusdurian, Savicali, saat memberikan keterangan pers terkait pengepungan kantor YLBHI oleh ratusan massa pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari. Savicali diwawancarai oleh sejumlah wartawan di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur NU Online dan aktivis Gusdurian, Savic Ali, menyayangkan tindakan represif yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI).

Hal ini disampaikan Savic menanggapi pengepungan kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam. Aksi tersebut berujung kericuhan pada Senin dini hari.

Bagi Gusdurian, kata Savic, YLBHI merupakan bagian dari sejarah perwujudan Demokrasi di Indonesia. YLBHI merupakan simbol perlawanan terhadap rezim otoriter, terutama di era Orde Baru.

"Runtuhnya rezim Orde Baru dan membukanya jalan reformasi, dan reformasi itulah yang sekarang sebenarnya memberi kebebasan bagi semua kelompok," kata Savic dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta, Senin (18/9/2017).


Menurut Savic, orang-orang yang melakukan searangan terhadap YLBHI tidak mengenal sejarah atau ahistoris.

"Kelompok yang ahistoris, yang tidak mampu melihat sumbangsih YLBHI dan posisi yang baik dalam konteks gerakan pro-demokrasi di Indonesia," kata Savic.

"Saya mewakili teman-teman Gusdurian sangat menyayangkan, bagaimana kelompok-kelompok ini tidak memahami," ujar dia.

(Baca juga: Dikepung atas Tuduhan Gelar Acara PKI, YLBHI Merasa Jadi Korban Hoaks)

Sementara, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Azriana, meminta kepolisian mengusut tuntas dan menindak tegas penyerang kantor lembaga bantuan hukum tersebut.

Selain itu, Kompas Perempuan juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan perbaikan pada gedung LBH-YLBHI Jakarta yang telah dihancurkan di beberapa bagian.

Hal ini demi kelancaran upaya pendampingan hukum yang dilakukan YLBHI bagi masyarakat.

"Agar peran YLBHI dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat terus berjalan," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X