Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Dikepung, #DaruratDemokrasi Teratas di Twitter

Kompas.com - 18/09/2017, 08:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanda pagar #DaruratDemokrasi menjadi trending topic atau topik teratas di Twitter Indonesia, Senin (18/9/2017) pagi.

Warganet di lini masa Twitter ramai memperbincangkan aksi pengepungan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang berlangsung pada Minggu (17/9/2017) sekitar pukul 21.00 WIB hingga Senin dini hari.

Pengepungan itu pertama kali dilaporkan oleh akun Twitter @LBH_Jakarta, pada Minggu malam pukul 22.13 WIB.

"LBH Jakarta dikepung massa. Acara musik #DaruratDemokrasi sudah selesai. Namun kami tidak bisa pulang ke rumah karena terkepung," tulis akun tersebut dengan mengunggah gambar massa yang berkumpul.

Baca: Dikepung atas Tuduhan Gelar Acara PKI, YLBHI Merasa Jadi Korban Hoaks

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meneruskan kicauan itu kepada pihak kepolisian.

"Pak Polisi, laku seperti ini harus dihentikan. Kita seperti kembali ke era dimana kegelapan demokrasi hadir @DivHumasPolri," tulis @Dahnilanzar.

Kebanyakan netizen menyayangkan aksi massa dan mendukung YLBHI.

"Aneh, mereka berkumpul di depan kantor yang mau selenggarakan diskusi soal pengungkapan kebenaran atas sebuah peristiwa #DaruratDemokrasi," tulis Baidul Hadi lewat akun @Pangonroso.

"Tuk kawan2 @YLBHI/@LBH_Jakarta, kami bersama kalian. Perjuangan kalian menegakkan demokrasi akn trs berlipat ganda. #DaruratDemokrasi (end)," tulis @TifaFoundation.

Baca juga: 
Tenangkan Massa, Kapolda Jamin Tidak Ada Seminar PKI di YLBHI

Ada juga kritikan yang langsung mengarah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ingin tahu, apa tanggapan Pemerintah atas pengepungan YLBHI atau ada pemerintah dari alam lain yg bs menanggapi #DaruratDemokrasi," tulis akun @Sarimissradio.

"@ranabaja dan @andiarief__ apakah era SBY ada pengepungan YLBHI seperti malam ini?" tulis Kautsar dalam akun @Kautsar03.

Kicauan itu mendapatkan balasan dari Rachland Nashidik, pemilik akun @ranabaja yang merupakan Wakil Sekjen Partai Demokrat.

"Seingat saya tak pernah," tulis Rachland.

Adapun aksi massa memprotes YLBHI dan menuding lembaga tersebut menggelar acara terkait Partai Komunis Indonesia.

Aksi massa sempat menimbulkan kericuhan dan bentrok dengan pihak kepolisian. Bentrokan mulai mereda pada Senin dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com