Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kemajemukan Jadi Kekuatan untuk Tangkal Paham Perusak Negara

Kompas.com - 17/09/2017, 07:57 WIB
Kontributor Medan, Mei Leandha

Penulis

 

MEDAN, KOMPAS.com - Ditunjuk sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional Pendidikan Kebangsaan Universitas Khatolik Santo Thomas Medan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Saat ini, kata Tjahjo, Indonesia berada di masa ketimpangan sosial. Mulai dari kesehatan, pemenuhan kebutuhan sandang pangan dan papan.

"Belum lagi persoalan narkoba, radikalisme, terorisme dan korupsi yang tak tuntas. Tren angka korupsi yang dilakukan pejabat tingkat pemerintah daerah dalam 10 tahun terakhir meningkat tinggi," kata Tjahjo, Sabtu (16/9/2017).

Tanggung jawab tidak hanya di pundak TNI dan Polri, namun seluruh elemen masyarakat.

Kemajemukan Indonesia, menurutnya, menjadi kekuatan tersendiri dalam menangkal semua paham-paham yang coba merusak negara.

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terjalin erat dan sepaham demi keutuhan NKRI.

Baca: Mendagri: Lawan! Tak Ada Sikap Netral Hadapi Terorisme

"Ingat, tanpa kemajemukan dan kebinekaan, bangsa Indonesia tidak ada apa-apanya. Kalau berjalan beriringan dalam satu idiologi yaitu Pancasila, niscaya paham-paham radikalisme akan hilang dengan sendirinya," ucap dia.

Kepada mahasiswa, Tjahjo berpesan agar memanfaatkan waktu belajar yang singkat.

Setelah wisuda, mereka harus turun ke masyarakat, mengorganisir dan memajukan pola pikir masyarakat.

"Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, setiap manusia harus punya imajinasi dan persepsi," ujarnya.

Turut hadir dalam seminar ini, Ketua Umum PBNU Said Agil Sirodj, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Yudi Latief dan Ketua Yayasan Santo Thomas DR Cosmas Batubara.

Juga ada anggota DPD RI Parlindungan Purba, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan Rektor Unika Santo Thomas Dr Frietz Tambunan.

Baca: Setelah HTI, Ormas yang Akan Dibubarkan Pemerintah Lebih Radikal

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com