Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket KPK-Puslabfor Bareskrim Rapat Tertutup Bahas OTT di BPK

Kompas.com - 14/09/2017, 15:41 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pansus Hak Angket KPK dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri pada Kamis (14/9/2017) siang, berlangsung tertutup.

Rapat tersebut membahas hasil laboratorium forensik atas rekaman CCTV kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami nyatakan dibuka dan bersifat tertutup," Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

(baca: Auditor BPK Dibayari Karaoke hingga Dibelikan Oleh-oleh Saat Audit di Kemendes)

Anggota Pansus KPK Risa Mariska sempat menanyakan, apakah rekaman CCTV yang diterima Puslabfor Bareskrim Polri sama dengan yang diserahkan Pansus ke Wakapolri medio Agustus lalu.

Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Drs. Alexander M. Mandalika mengatakan, rekaman CCTV yang mereka ambil seluruhnya asli.

"Kami jelaskan hasil pemeriksaan kami tidak ada editing jadi persis sama," ucap Alexander.

(baca: Sekjen Kemendes Akui Ada Auditor BPK yang Minta Atensi)

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu sebelum rapat mengatakan, rapat Pansus dengan Puslabfor Bareskrim Polri merupakan tindak lanjut dari permintaan Pansus agar Puslabfor melakukan kajian atas CCTV ketika ada OTT di BPK.

"(Dikaji) baik keaslian rekaman, dan apakah OTT yang katanya oleh KPK ke BPK itu masuk dalam kategori (OTT). Kami minta puslabfor melakukan kajian itu. Kami sekarang mendengar hasil dari puslabfor," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com