Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Internet di Indonesia dan Perannya Melengserkan Soeharto

Kompas.com - 12/09/2017, 15:04 WIB
Heru Margianto

Penulis

Kehadiran warnet membuat Internet semakin mudah diakses karena masyarakat cukup membayar biaya koneksi per jam tanpa perlu memiliki komputer atau membayar biaya koneksi telepon di rumah. 

Internet dan Reformasi 1998

Di sekitar tahun 1998, sebelum dan sesudah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto, Internet semakin populer. Internet menjadi ruang perlawanan terhadap rezim orde baru yang sangat ketat mengawasi ruang-ruang media. 

Di Internet, utamanya di mailing list, diskusi-diskusi politik dan diseminasi informasi yang tak mungkin dilakukan di media-media arus utama  berlangsung sangat intens bahkan disebut sebagai salah faktor yang tak bisa dilepaskan perannya dalam penggulingan rezim Orde Baru.

Pada tahun 1998, di ujung pemerintahan Soeharto, Internet memegang peranan penting dalam pergolakan aktivis reformasi. Pada tahun itu Internet merupakah salah satu alat perjuangan penting dalam menurunkan rezim soeharto.

Internet mengurangi kekuasaan pemerintah dalam mengontrol informasi. Internet menjadi kekuatan politik dalam pergolakan demokrasi di Indonesia.

Internet menjadi ruang baru diskusi-diskusi politik yang praktis tidak bisa dilakukan pada medium offline. Diskusi-diskusi itu berlangsung dalam milis-milis. Ada banyak milis, tapi yang amat terkenal adalah “Apakabar” yang dibuat oleh salah seorang mantan staf kedutaan besar amerika di Jakarta John pada 7 Oktober 1990.

Milis menjadi ruang bebas bagi aneka pandangan yang menentang rezim soeharto. Pesan-pesan yang berkeliaran di Internet pun sangat lugas, sesuatu yang tidak mungkin dijumpai di media-media mainstream seperti “gantung Soeharto”, “hancurkan Soeharto”. Ajakan turun ke jalan untuk berunjuk rasa juga menyebar luas di Internet.

Kekuatan Internet semakin terasa ketika pada 15 Mei 1998, menteri penerangan mengeluarkan kebijakan “televisian pool”. Pengawasan ketat tidak hanya terjadi pada media-media cetak, tapi juga televisi.

Pemerintah menyensor siaran televisi. Kebijakan ini mengharuskan semua TV berita untuk me-rely siaran resmi TVRI. “From 15 May 1998, all broadcast materials became homogenous and were legalised by the logo of TVRI.” 

Satu-satunya ruang publik yang bebas dari jangkauan pemerintah adalah Internet. Lim mencatat, sepanjang masa itu, informasi terkini tentang pergerakan mahasiswa jam per jam, menit per menit, dan detik per detik, hanya bisa leluasa diperoleh di milis-milis seperti “Apakabar”, “IndoProtest”, maupun milis-milis pro-reformasi lainnya. 

Internet menjadi roda pendorong bergulirknya bola salju perlawanan mahasiswa terhadap rezim soeharto.

Setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, wartawan Boston Globe David L. Marcus yang meliput dinamika politik di di Jakarta dalam artikelnya yang tayang pada 23 Mei 2008 menulis bahwa Internet memiliki peran besar dalam menumbangkan rezim Orde Baru.

As rebellion broke out across Indonesia this month, protester did not have tanks or guns. But they had powerful tool that was not available during the country’s previous uprising: The Internet,”  tulis Marcus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com