Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini, 15.000 Polisi di Lapangan akan Pegang Senjata

Kompas.com - 08/09/2017, 09:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, anggaran pengadaan senjata untuk petugas kepolisian di lapangan telah disetujui DPR RI menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.

Tahun ini, sebanyak 15.000 senjata akan disebarkan ke personel Polri untuk penjagaan melekat pada dirinya.

"Tahun ini harus terealisir karenana anggarannya bukan multiyears, anggarannya harus 2017," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Pengadaan senjata tersebut saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Polri mengutamakan pengadaan senjata dari PT Pindad untuk memajukan produksi dalam negeri. Namun, perusahaan tersebut hanya memiliki 5.000 stok senjata.

(Baca juga: Saat Kode Iriana Gagal Ditangkap  Jokowi...)

Sementara itu, Pindad butuh anggaran tambahan untuk memproduksi senjata-senjata baru. Dengan demikian, kemungkinan Polri akan mengambil 10.000 senjata lainnya dari luar negeri.

"Yang lain mungkin harus beli di luar. Kita sudah melakukan uji di litbang, senjata yang sudah kita gunakan," kata Setyo.

Senjata-senjata tersebut selama ini sudah biasa digunakan Polri dan sesuai standar.

Sebelumnya, Kapolri menyebut polisi di lapangan rentan diserang oleh kelompok teroris. Ia mencontohkan anggota Sabhara yang jadi korban bom Kampung Melayu dan polisi lalu lintas yang diserang di Tuban. Namun, mereka tidak dilengkapi alat membela diri yang cukup seperti senjata api.

(Baca juga: Golkar Aji Mumpung Usung Jokowi di Pilpres 2019)

Oleh karena itu, Polri perlu mempersenjataj petugas yang berada di kawasan rawan teror berdasarkan peta intelijen. Senjata yang digunakan nantinya jenis G2 laras pendek. Tito mengatakan, saat ini PT Pindad memiliki stok 5.000 unit senjata jenis G2.

Sementara kekurangannya bisa ditambahkan dari senjata produksi luar negeri yang harganya tidak jauh dengan produk Pindad.

"Kalau untuk anggota lalu lintas kemudian untuk daerah rawan serangan ini, kita bisa berikan kelengkapan senjata produksi dalam negeri paling utama," kata dia.

Kompas TV Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan terkait penanganan kasus ujaran kebencian melalui media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com