Pemerintah Diminta "Pancasilakan" Para Pejabat dan Politisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta upaya penanaman nilai-nilai Pancasila tak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat atau ormas.

Ia meminta penanaman nilai-nilai Pancasila juga dilakukan terhadap para pejabat dan politisi.

"Mohon maaf bapak-bapak pejabat di sini, bagi saya yang paling butuh diajari pancasila itu bukan kami-kami, yang paling butuh diajari Pancasila itu kepala daerah, PNS, politisi, itu yang harus diajari Pancasila," kata Dahnil dalam acara diskusi yang digelar Kantor Staf Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dahnil menilai, mental para aparatur negara saat ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Dahnil memberi contoh saat ia bersama sejumlah masyarakat sipil diminta Komnas HAM menjadi tim penanganan terorisme beberapa bulan lalu.

(Baca:Amien Rais: Pancasila sebagai Ideologi Makin Lama Semakin Hampa)

Dahnil berangkat ke Poso untuk mengevaluasi operasi Tinombala yang dilakukan kepolisian. Saat berdialog dengan warga di sana, mereka justru mengaku tidak merasa terancam dengan kelompok Santoso yang tengah dalam pengejaran polisi.

Masyarakat justru merasa terancam dengan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Poso.

"Bayangkan bantuan-bantuan dari pusat bisa Enggak nyampe sepenuhnya, bantuan-bantuan untuk melakukan, misalnya, bantuan rehabilitasi mantan-mantan kombatan kristen, Islam, banyak yang dipotong," ucap Dahnil.

Dahnil menilai apa yang dilakukan para pejabat daerah di Poso sangat bertentangan dengan nilai keadilan yang ada di Pancasila. Ketidakadilan ini lah yang memunculkan sikap yang anti NKRI.

"Warga yang saya temui itu sampai bilang, 'kalau kami terus dilakukan begini mending kami ikut Santoso dan Basri'. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum itu melahirkan perlawanan seperti itu," kata dia.