Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiap Bulan, Keuntungan Sukuk Dana Haji Capai Rp 1,4 Triliun

Kompas.com - 07/09/2017, 08:31 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI, Ali Rahmat mengatakan bahwa kurang lebih ada Rp 96,79 triliun dana haji yang bisa yang bisa dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dana tabungan haji triliun rupiah itu akan digunakan untuk peningkatan layanan penyelanggaraan ibadah haji dan juga untuk investasi lainnya.

"Ada Rp 96,79 triliun dana haji. Lalu dana Rp 96,79 triliun itu ada di mana? Sebanyak Rp 35 triliun ada di sukuk dana haji Indonesia," kata Ali di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Dari dana yang sudah diinvestasikan Pemerintah untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito berjangka syariah dan Surat Utang Negara (SUN) itu, kata Ali, setidaknya Pemerintah mendapat manfaat per tiga bulan sebesar Rp 1,4 triliun. Oleh karena itu, dalam setahun nilai manfaat yang didapat Rp 5,3 triliun.

"Tiap tiga bulan Rp 1,4 triliun bisa dihasilkan. Untuk apa uang itu yang berkumpul? Untuk biayai jemaah Haji. Biaya haji kan sumbernya dua, APBN dan BPIH, dan sebagian dari APBD untuk petugas THPD," kata dia.

(Baca: Aturan Pengelolaan Dana Haji Digugat ke MK)

Menurut Ali, triliunan dana haji itu dikumpulkan dari jutaan calon jemaah haji yang belum berangkat ke tanah suci.

"Masyarakat yang terdaftarnya sampai saat ini ada 3,1 juta orang haji reguler, rata-rata keberangkatan 17 tahun. Sedang haji khusus pendaftarnya 105 ribu dengan masa tunggu rata-rata 6 tahun," katanya.

"Jadi uang itu masih di Kemenag, belum diserahkan, ini ribut-ribut tapi uangnya belum diapa-apakan. Memang sudah ada yang digunakan dan juga diproyeksikan untuk infrastruktur," tutup Ali.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar dana haji bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Jokowi, pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur ini minim resiko. Namun, dalam pelaksanaannya, Jokowi berharap agar dana haji itu sangat hati-hati dikelola agar tidak menimbulkan kerugian ke depannya.

Catatan redaksi:

Narasumber mengoreksi pernyataan sebelumnya pada paragraf empat soal nilai manfaat Sukuk yang sebelumnya disebut per bulan menjadi per tiga bulan.

Selain itu, narasumber juga mengoreksi pernyataan pada paragraf kelima terkait sumber dana haji. Sebelumnya disebutkan dana haji bersumber pada APBN dan APBD. Yang tepat yakni APBD, BPIH dan sebagian APBD.

Kompas TV Namun penasihat hukum mereka menjamin tidak ada uang jemaah yang dipakai untuk membiayai kehidupan mewah kedua tersangka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com