Jika Ganjil Genap di Tol Cikampek Batal, Kendaraan Berat Akan Dibatasi

Kompas.com - 06/09/2017, 22:23 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Hotel GranDhika Iskandarsyah, Jakarta, Rabu (23/8/2017).  KOMPAS.com/ACHMAD FAUZIMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Hotel GranDhika Iskandarsyah, Jakarta, Rabu (23/8/2017). 
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rencana penerapan sistem lalu lintas ganjil genap di Tol Cikampek batal diberlakukan.

"Kecenderungannya (sistem ganjil genap) tidak akan diberlakukan. Tapi ini baru kecenderungannya," kata Budi Karya di kantor Wakil Istana Presiden RI, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Sebagai gantinya, kata Budi Karya, akan diberlakukan pembatasan kendaraan berat mulai pukul 06.00 WIB - 09.00 WIB dan 18.00 WIB - 21.00 WIB, serta menambahkan bus feeder, yang akan mendapat kawalan khusus.

"Penggantinya pembatasan kendaraan berat. Pukul 06.00-09.00, sama 18.00-21.00. Terus menambahkan kendaraan bus-bus dengan dikawal secara khusus," kata Budi Karya.

"Nanti bus feeder-nya mondar-mandir saja nanti kayak Transjakarta. Bus akan ditambah 60 atau 100 lagi," ujar dia.

(Baca juga: Ganjil-Genap di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Masih Sebatas Wacana)

Menurut Budi Karya, rencana kebijakan pembatasan kendaraan berat di Tol Cikampek tersebut akan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

"Mulai efektif 1-2 minggu ke depan," kata mantan Direktur Utama Angka Pura II tersebut.

Budi Karya pun mengaku bahwa rencana kebijakan pembatasan kendaraan berat itu juga sudah dibicarakan dengan para pelaku industri.

"Kalau cuma 3 jam enggak apa-apa, mereka bisa malam. Kami dengan industri dekat. Jadi dia punya apa masalah, kita selesaikan," tutur Budi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X