Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Perintahkan Kapolda Jateng Tak Beri Izin Aksi Bela Rohingya di Candi Borobudur

Kompas.com - 05/09/2017, 12:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melarang rencana aksi di Candi Borobudur oleh sejumlah organisiasi masyarakat.

Rencananya, pada Jumat (8/9/2017), sejumlah ormas akan mendatangi Candi Borobudur untuk menggelar aksi bela Rohingya sebagai reaksi atas konflik yang terjadi di Myanmar.

"Aksi Borobudur dilarang. Saya perintahkan Kapolda Jawa Tengah, jangan diizinkan," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Tito meminta agar Polda Jawa Tengah tidak memberikan izin jika ada pemberitahuan aksi.

Baca: Said Aqil: Aksi Bela Rohingya di Borobudur Salah Alamat

Ia mengatakan, keramaian seperti unjuk rasa tidak boleh dilakukan di objek vital. Apalagi, Candi Borobudur merupakan situs bersejarah yang harus dijaga.

Banyak turis internasional yang berkunjung ke Borobudur.

"Ini tidak lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia. Harus kita jaga kelestarian budayanya," kata Tito.

Tito mengatakan, tak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, Pemerintah Indonesia juga sudah bergerak.

Presiden Joko Widodo telah mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan pimpinan Myanmar.

Baca: Koordinator Aksi Bela Rohingya: Kami Tidak Mengadakan Aksi di Candi Borobudur

Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat juga telah menyampaikan pernyataan yang isinya mengecam konflik tersebut.

"Jadi tidak dalam aksi kekerasan. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending tidak usahlah," kata Tito.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com