Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler: Vonis untuk Patrialis dan Foto Hoaks tentang Rohingya

Kompas.com - 05/09/2017, 07:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekerasan di Myanmar tidak hanya memanaskan kondisi di negara tersebut, tetapi juga negara lain termasuk Indonesia.

Penyebaran foto-foto palsu plus simpang siur informasi di Myanmar semakin menambah ketegangan.

Hal itu menjadi salah satu informasi yang paling banyak dibaca di Kompas.com sepanjang Senin (4/9/2017) kemarin.

Selain itu, ada berita lain yang juga banyak dibaca, yakni sebagai berikut.

Vonis untuk Patrialis

Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara atas kasus suap. Ia terbukti menerima imbalan dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman dan stafnya, Ng Fenny.

Selain kurungan badan, Patrialis juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga wajib membayar uang pengganti 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000 atau sama dengan jumlah suap yang ia terima.

Putusan itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK, yakni penjara selama 12,5 tahun dan dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, Patrialis menggunakan hak untuk berpikir selama 7 hari untuk menanggapi vonis yang dibacakan hakim.

Baca selengkapnya di "Patrialis Akbar Divonis 8 Tahun Penjara".

Stop sebar hoaks soal Rohingya

Beredarnya foto-foto palsu di media sosial terkait kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah memicu amarah dan kekerasan di wilayah itu.

Selama hampir seminggu terakhir, ketidakpercayaan dan rivalitas antara kelompok Muslim Rohingya dan sebagian besar penduduk Buddha di Rakhine memicu kekerasan antarwarga hingga menyebabkan korban tewas.

Informasi resmi tentang peristiwa yang terjadi juga sangat terbatas, demikian pula akses wartawan untuk mengecek fakta-fakta di lapangan. Ini yang menyebabkan informasi tentang Rohingya menjadi simpang siur.

Baca juga "Foto-foto Palsu Kekerasan di Myanmar Perparah Ketegangan".

Tifatul minta maaf soal foto hoaks

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com