Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Belum Pastikan Beri Izin Solidaritas Rohingya di Candi Borobudur

Kompas.com - 04/09/2017, 20:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian belum menerima surat pemberitahuan aksi di Candi Borobudur yang akan dilaksanakan pada Jumat (8/9/2017).

Dalam aksi tersebut, sejumlah organisasi massa akan melakukan orasi sebagai bentuk pengecaman terhadap kekerasan di Rohingya. Dengan demikian, ia belum dapat memastikan apakah aksi tersebut bisa dilakukan atau tidak.

"Pada prinsipnya untuk di beberapa tempat tertentu kan tidak dibolehkan, harus mengajukan izin," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Tempat-tempat yang butuh izin keramaian antara lain situs bersejarah, rumah sakit, sarana pendidikan, dan juga kantor pemerintahan.

(Baca juga: Kecam Konflik Rohingya, Tokoh Lintas Agama Kebumen Bertemu di Vihara)

Dengan adanya surat pemberitahuan dan permintaan izin, maka polisi bisa menilai apakah aksi tersebut boleh digelar atau tidak.

"Memberikan izin itu kita memberikan tanda terima pemberitahuan bahwa ada pemberitahuan itu dan kita terima. Lalu kita serahkan surat pemberitahuan bahwa adanya pemberitahuan kepada kita sehingga kita tahu, wajib mengamankan," kata Martinus.

Namun, sejauh ini kepolisian hanya mengetahui rencana aksi itu dari media. Martinus mengatakan, ada juga media yang memberitakan bahwa aksi bukan digelar di candi, melainkan di sekitarnya saja.

"Jadi ini baru sekedar informasi yang kita terima. Belum pada sampai ada surat permohonan untuk menggunakan menjadikan tempat," kata Martinus.

(Baca juga: Lazismu Buka Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Rohingya, Ini Nomor Rekeningnya)

Sebelumnya, sejumlah ormas mendesak pemerintah mengintervensi Myanmar untuk menangani konflik Rohingya. Bahkan, muncul desakan agar Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI di Myanmar.

Rencananya, aksi juga akan dilakukan di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017) mendatang.

Aksi tersebut akan diawali dengan melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedutaan Besar Myanmar.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com