Indonesia Diminta Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adithyo Rizaldi meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap Myanmar.

Pemerintah harus melayangkan protes atas kekerasan yang dialami kelompok Rohingya di Rakhine State.

Ia mengatakan, salah satu protes yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Selain itu, pemerintah RI juga bisa menarik Dubes Indonesia yang ada di Myanmar serta mengusir Dubes Myanmar yang ada di Indonesia.

"Penarikan duta besar dan pemutusan hubungan diplomatik adalah suatu hukuman yang harus dibayar pemerintah Myanmar," kata Bobby dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (4/8/2017).

(baca: Jokowi Minta Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Warga)

Politisi Golkar ini meyakini, langkah tegas dari pemerintah RI dan negara-negara lainnya bisa membuat Myanmar menghentikan kekerasan terhadap kaum Rohingya.

Namun, apabila kekerasan belum juga berhenti, Bobby menyarankan agar Indonesia mengambil langkah yang lebih tegas lagi.

"Aksi diplomatik lainya dengan merekomendasikan Myanmar keluar dari ASEAN bila kekerasan Rohingya tidak dihentikan dan bersedia mediasi dengan pengawasan pihak independen," ucapnya.

(baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Bobbu menambahkan, persoalan di Myanmar bukan persoalan etnis atau agama. Menurut dia, kekerasan terhadap etnis Rohingya merupakan proxy war, dimana kekuatan besar yang memainkan perannya secara tidak langsung melalui pihak ketiga.

"Persoalan di Myanmar, adalah bukti nyata, perang proxy, dimana genosida etnis menjadi alasan untuk sebuah penguasaan wilayah," ucapnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, khususnya etnis Rohingya.

(baca: Solidaritas Tanpa Batas Suku dan Agama untuk Warga Muslim Rohingya)

Jokowi menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Kepala Negara mengatakan, sore tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk Muslim di Myanmar.

(baca: Cak Imin: Kekerasan terhadap Warga Rohingya Bukan Konflik Agama)

Presiden menyampaikan penyesalannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu.

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman," kata Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Duta Besar RI untuk Yangon dan sejumlah delegasi tiba di Naypyitaw, Myanmar, Senin (4/9/2017) pada pukul 09.00 waktu setempat.

Mereka datang ke Naypytaw untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, State Counsellor Myanmar, dan sejumlah Menteri lainnya.

Salah satu yang dibahas, yakni progres pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang terletak di Myauk U, Rakhine State.