Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Status Warga Negara untuk Etnis Rohingya Harus Diperjuangkan

Kompas.com - 03/09/2017, 20:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk bertindak lebih nyata menghentikan pembersihan etnis Rohingya di Myanmar.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan, pemerintah dapat menggunakan jalur bilateral maupun multirateral melalui ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Perserikatan Bangs-Bangsa (PBB).

Salah satu hal yang harus diperjuangkan, kata Sohibul, adalah pemulihan kewarganegaraan etnis Rohingya.

"Mereka tidak diakui sebagai warga Myanmar. Karena itu kami melihat merupakan suatu hal yang sangat penting pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan atau citizenship kepada warga Rohingya," ujar Sohibul dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Baca: Tokoh Agama Budha Indonesia Serukan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Rohingya

Ia meyakini, ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Rohingya menjadi pangkal permasalahan dari tindakan-tindakan tak berperikemanusiaan yang mereka alami.

Menindaklanjuti sikap partai, PKS juga memerintahkan Fraksi PKS di DPR RI untuk bekerjasama dengan seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan untuk memperkuat langkah-langkah Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya pembersihan etnis Rohingya.

Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menegaskan, persoalan yang menimpa etnis Rohingya bukan hanya permasalahan umat Muslim namun juga seluruh umat beragama.

Sohibul Iman menuturkan, pihaknya juga membentuk crisis center khusus masalah Rohingya untuk memastikan upaya menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa berjalan efektif.

PKS juga akan mengawal agar isu etnis Rohingya tak justru menjadi obyek hoax dan betul-betul ditangani secara serius.

Sebab, banjirnya informasi soal etnis Rohingya membuat publik sulit memilah mana informasi yang benar atau salah.

"Bahkan kemarin saya dapat berita bahwa sampai satu segmen dalam film Rambo dimasukkan seolah itu terjadi di Rohingya. Ini harus kita cegah," kata Sohibul.

Baca: Cak Imin: Warga NU dan PKB Sisihkan Gaji Satu Bulan untuk Rohingya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com