Kekerasan terhadap Rohingya, Dunia Bisa Embargo Myanmar

Kompas.com - 04/09/2017, 11:38 WIB
Pengungsi baru Rohingya menunggu memasuki kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar Bangladesh, Rabu (30/8).ANTARA FOTO/REUTERS/MOHAMMAD PONIR HOSSAIN Pengungsi baru Rohingya menunggu memasuki kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar Bangladesh, Rabu (30/8).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengapresiasi langkah pemerintah menyikapi krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

"Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa Indonesia akan melakukan tindakan kongkret untuk menghentikan krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Myanmar. Menlu Retno Marsudi hari ini juga dijadwalkan bertemu dengan Aung San Suu Kyi," kata Hikmahanto melui pesan singkatnya, Senin (4/9/2017).

Dengan sikap dan langkah yang diambil Indonesia tersebut, Hikmahanto berharap pemerintah dapat mendesak agar kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya dihentikan.

Menurutnya, yang terjadi terhadap etnis Rohingya masuk dalam katagori ethnic cleansing atau genosida.

"Hal ini telah banyak disampaikan oleh pejabat berbagai negara," katanya.

(Baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Namun, jika kekerasan tidak juga dihentikan oleh Myanmar, Hikmahanto menegaskan, masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional yaitu Responsibility to Act (R2P).

R2P adalah suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ethnic cleansing atau genosida tidak terjadi.

"Bentuk tindakan R2P bisa berupa sanksi ekonomi atau embargo ekonomi, hingga penggunaan kekerasan (use of force) seperti perang. Tapi perang itu diotorisasi oleh PBB atau orang internasional di kawasan," ujarnya.

"Dalam konteks ini Asean dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya. Sebab, Asean punya kewajiban karena ini masalah regional," tambah Hikmahanto.

(Baca: Solidaritas Tanpa Batas Suku dan Agama untuk Warga Muslim Rohingya)

Hikmahanto juga mendorong agar negara-negara Asean punya pemaknaan dan pemahaman yang sama atas adanya tindakan pemerintah negara anggotanya yang melakukan ethnic cleansing.

"Jangan sampai Asean gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkan atau membiarkan suatu kejahatan intetnasional," kata Hikmahanto.

Oleh karena itu, lanjut Hikmahanto, pasca pertemuan dengan Aung Sang Suu Kyi, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menggelar sidang darurat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat bagi Asean terhadap Myanmar.

"Kalau ethnic cleasing masih terus terjadi, Asean dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Tindakan Asean ini diharapkan akan didukung dan diikuti oleh negara-negara lain di dunia," tutup Hikmahanto.

Diketahui, kekerasan mematikan terhadap etnis Rohingya semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam beberapa hari terakhir. Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus berlanjut.

Kekerasan juga membuat ribuan Muslim Rohingya khawatir dan melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X