Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan terhadap Rohingya, Dunia Bisa Embargo Myanmar

Kompas.com - 04/09/2017, 11:38 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengapresiasi langkah pemerintah menyikapi krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

"Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa Indonesia akan melakukan tindakan kongkret untuk menghentikan krisis kemanusiaan atas etnis Rohingya di Myanmar. Menlu Retno Marsudi hari ini juga dijadwalkan bertemu dengan Aung San Suu Kyi," kata Hikmahanto melui pesan singkatnya, Senin (4/9/2017).

Dengan sikap dan langkah yang diambil Indonesia tersebut, Hikmahanto berharap pemerintah dapat mendesak agar kekerasan yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap etnis Rohingya dihentikan.

Menurutnya, yang terjadi terhadap etnis Rohingya masuk dalam katagori ethnic cleansing atau genosida.

"Hal ini telah banyak disampaikan oleh pejabat berbagai negara," katanya.

(Baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Namun, jika kekerasan tidak juga dihentikan oleh Myanmar, Hikmahanto menegaskan, masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep yang dikenal dalam hukum internasional yaitu Responsibility to Act (R2P).

R2P adalah suatu tindakan oleh masyarakat internasional yang tidak mengenal batas wilayah kedaulatan untuk memastikan agar kejahatan terhadap kemanusiaan seperti ethnic cleansing atau genosida tidak terjadi.

"Bentuk tindakan R2P bisa berupa sanksi ekonomi atau embargo ekonomi, hingga penggunaan kekerasan (use of force) seperti perang. Tapi perang itu diotorisasi oleh PBB atau orang internasional di kawasan," ujarnya.

"Dalam konteks ini Asean dapat melaksanakan R2P untuk menyelamatkan etnis Rohingya. Sebab, Asean punya kewajiban karena ini masalah regional," tambah Hikmahanto.

(Baca: Solidaritas Tanpa Batas Suku dan Agama untuk Warga Muslim Rohingya)

Hikmahanto juga mendorong agar negara-negara Asean punya pemaknaan dan pemahaman yang sama atas adanya tindakan pemerintah negara anggotanya yang melakukan ethnic cleansing.

"Jangan sampai Asean gagal dalam menjalankan kewajiban internasionalnya, bahkan mendiamkan atau membiarkan suatu kejahatan intetnasional," kata Hikmahanto.

Oleh karena itu, lanjut Hikmahanto, pasca pertemuan dengan Aung Sang Suu Kyi, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menggelar sidang darurat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat bagi Asean terhadap Myanmar.

"Kalau ethnic cleasing masih terus terjadi, Asean dapat melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar. Tindakan Asean ini diharapkan akan didukung dan diikuti oleh negara-negara lain di dunia," tutup Hikmahanto.

Diketahui, kekerasan mematikan terhadap etnis Rohingya semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam beberapa hari terakhir. Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus berlanjut.

Kekerasan juga membuat ribuan Muslim Rohingya khawatir dan melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Kompas TV Mereka kehilangan tenda-tenda tempat tinggal lantaran area pengungsian diterjang topan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com