Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemerintah Lamban, Kenapa Diam Saja pada Myanmar soal Rohingya?"

Kompas.com - 03/09/2017, 10:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil tindakan tegas menyikapi persoalan konflik Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pasalnya, korban tewas karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus bertambah.

"Pemerintah sangat lamban, kenapa diam saja kepada Myanmar? Di Indonesia saja ada 4.000 pengungsi Rohingnya enggak terurus," kata Sekretaris Jenderal Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra) Bernard Ali Jabbar di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Padahal, jumlah kaum Rohingya makin hari makin sedikit karena tewas menjadi korban kekerasan militer Myanmar sejak beberapa tahun lalu.

"Dulu 4 juta jiwa kaum Rohingya tersebar di beberapa wilayah di Myanmar. Tapi karena konflik yang berkepanjangan, genosida yang dilakukan. Sekarang hanya tinggal 1 juta jiwa yang tertinggal di Rohingya," kata dia.

Dengan fakta itu, menurut Bernard, harusnya Indonesia dengan jumlah penduduk Muslimnya yang terbesar di dunia harus bisa menjadi contoh global untuk peduli kepada Rohingya di Myanmar.

Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Kita paling dekat, harusnya bisa jadi contoh dunia dengan umat Islam kita yang terbesar di dunia. Pemerintah harus bersungguh-sungguh mencari jalan keluar, kalau bisa Indonesia jadi pelopor pertama," katanya.

(Baca juga:Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya)

Kesungguhan pemerintah, lanjut Bernard, bisa diwujudkan dengan menekan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia untuk mengakhiri persoalan ini.

"Duta besarnya ditekan atau dikembalikan ke negara asalnya. Kami minta Pemerintah sungguh-sungguh, bahkan kalau mereka perlu difasilitasi ke Australia, atau negara lainnya, atau diberikan kewarganegaraan lah," tuturnya.

Demo ke kedutaan

Sementara itu, Kamra, lanjut dia, akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017) mendatang.

Kemarin, Sabtu (2/9/2017), massa yang tergabung dalam Komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan juga telah melakukan aksi unjuk rasa yang sama.

"Kami hadir untuk lakukan solidaritas atas kedholiman yang dilakukan militer Myanmar. Kami akan datangi Kedubes Myanmar," kata Bernard.

Rencananya aksi tersebut akan diawali dengan melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Jadi hari Rabu nanti kami kumpul di HI, longmarch ke Kedubes Myanmar," ucap Bernard.

Dia pun juga mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) atau elemen masyarakat lainnya yang peduli akan tragedi kekerasan kepada kaum Rohingya untuk turut ambil bagian melakukan aksi demonstrasi massa.

"Kami takkan henti-hentinya bantu Rohingya. Kami undang ormas Islam dan komunitas lain yang peduli, untuk datang ke tempat ini, demonstrasi bersama-sama," ujarnya.

"Besok juga ada aksi Save Rohingya di candi Borobudur, di Medan dan tempat lain di Indonesia. Kami sudah beberapa kali berangkat ke sana beri bantuan. Tengah September kami akan ke sana," tambah Bernard.

Sebelumnya, komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan Rohingya mendesak agar Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI di Myanmar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com