Jelang Tahun Politik, Kemenhub Gerak Cepat Bangun Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pihaknya siap menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. Menghadapi tahun politik jelang pemilihan presiden 2019, Kemenhub akan berusaha melakukan langkah percepatan yang tidak mengecewakan rakyat. 

"Kalau saya terutama adalah bagaimana mengefektifkan organisasi berjalan dengan full speed sekarang ini ya," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Budi mengatakan, salah satu caranya adalah dengan menyerahkan pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau pun swasta.

Pelabuhan dan bandara ini dilepas agar tidak membebani anggaran, sehingga Kemenhub bisa fokus menggarap infrastruktur transportasi di daerah yang lebih terpencil. Pelayanan juga diyakini akan lebih baik apabila pengelolaan diserahkan ke BUMN atau swasta.

(Baca: Jokowi Bersiap Hadapi Pilpres 2019)

"Nah sekarang daripada lama-lama pokoknya tahun ini harus selesai. Berarti tiap dua minggu, saya menyerahkan dua pelabuhan, dua bandara, kepada BUMN atau swasta untuk dikerjasamakan," kata Budi.

Langkah lain adalah memastikan proyek-proyek strategis yang sudah dicanangkan bisa terlaksana, khususnya proyek-proyek yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

"Kami harus teliti jangan sampai itu tiba-tiba tidak dianggarkan sehingga proyek strategis ini tidak dapat terlaksana. Satu perbaikan kereta api, kami lihat ada enggak anggarannya, anggarannya mesti cukup," kata dia.

Budi juga memastikan bahwa pihaknya akan melakukan pembersihan apabila masih ada mafia-mafia yang bermain di Kemenhub. Ia berharap, tak ada lagi pejabat Kemenhub yang tertangkap melakukan korupsi.

(Baca: Jelang Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Tak Buat Kegaduhan)

"Kalau nanti ditemukan (mafia), ya oke kita lakukan pembersihan," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya  menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (29/8/2017) kemarin. Presiden Jokowi meminta menteri memperhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi.