Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bersiap Hadapi Pilpres 2019

Kompas.com - 30/08/2017, 08:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mulai bersiap menghadapi tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2019.

Dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (30/8/2017), Jokowi mengingatkan kepada para anggota kabinetnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang mengecewakan rakyat.

"Tahun depan, perlu ingatkan kita sudah masuk tahun politik," ujar Jokowi, kepada para menteri Kabinet Kerja.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," ujar Jokowi.

Baca: Tjahjo Usul Jusuf Kalla Jadi Ketua Timses Jokowi dalam Pilpres 2019

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai wajar apabila Jokowi sudah menatap Pilpres 2019.

Sebab, secara prinsip pemerintahan Jokowi-JK tinggal berjalan 11 bulan lagi.

"Ini harus hati-hati. Karena Agustus tahun depan sudah pengumuman capres-cawapres," kata Tjahjo usai rapat kabinet.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini berharap, seluruh menteri Kabinet Kerja bisa ikut mensukseskan Jokowi menuju dua periode.

Dia mengharapkan dukungan terutama datang dari menteri-menteri yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah.

"Tim setidaknya menyukseskan program program Pak Jokowi, mensukseskan Nawacita, termasuk menyukseskan Pak Jokowi di Pilpres tahun 2019," ujar Tjahjo.

Baca: Tjahjo Harap Semua Menteri Sukseskan Jokowi di Pilpres 2019

Dukungan serupa diharapkan juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan, Tjahjo mengusulkan Kalla untuk menjadi ketua tim sukses Jokowi di pilpres 2019.

"Kalau saya pribadi, kalau bisa Pak JK ketua timsesnya. Saya pribadi lho ya. Bukan mengunci Pak JK (agar tak maju lagi), tidak," kata dia.

Tjahjo mengatakan, apabila JK memang berniat untuk maju kembali mendampingi Jokowi, maka hal tersebut akan dibahas oleh partai koalisi.

Namun, ia mengatakan, semua parpol koalisi pemerintah saat ini mengincar posisi untuk jadi cawapres Jokowi.

Jokowi yang merupakan kader PDI-P saat ini juga didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PAN, dan PPP.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com