Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Institusi Pemerintah Komplain Sambungan Internet via Medsos

Kompas.com - 30/08/2017, 12:49 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

Usut punya usut, matinya sambungan telepon kantor tempat Diat bekerja, yakni di Gedung BNP2TKI, karena ada kabel yang putus. Diat pun meng-update kembali temuannya dengan sebuah gambar kabel putus, sesuatu yang tak mungkin bisa dia lakukan dengan cepat jika hanya mengandalkan telepon ke layanan call center biasa.  

"Kabelnya memang keputus, tadi orang Telkom Pasar Minggu minta ticket complain makanya saya tweet," ujar Diat.


Menanggapi itu, @TelkomSolution tetap merespons dan mengatakan bahwa kendala tersebut sudah diterima laporannya dan dilaporkan lebih lanjut untuk segera diambil tindakan.

Hanya saja, lagi-lagi pihak Diat diminta tetap segera membayar tunggakan biaya telepon untuk bulan Agustus ini. Tampaknya, Telkom Solution konsisten untuk mengingatkan pelanggannya untuk taat bayar tagihan, tak peduli dia dari kalangan mana, termasuk dari kalangan pemerintah sekalipun. 

"Baik kendalanya sudah dilaporkan dinomor laporan IN198*****, kami sarankan untuk tagihan dilunaskan. Tks," katanya.

BNP2TKI membenarkan

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono membenarkan bahwa ada keterlambatan pembayaran tagihan telepon instansinya.  

"Memang ada keterlambatan pembayaran karena kelambatan ambil tagihan. Tapi kemarin sudah dibayar. Ke depan, tagihan tidak diambil oleh staf kita tapi minta Telkom Solution kirim via email," kata Hermono kepada Kompas.com, Rabu (30/8/2017).

Ia juga menjelaskan, putusnya sambungan telepon di kantornya tak semata karena menunggak pembayaran. Katanya, sambungan telepon mati karena ada kabel yang putus terimbas proyek LRT dan flyover Pancoran.

"Saluran telepon di BNP2TKI juga terganggu karena ada kabel yang terputus akibat terkena pengerjaan proyek LRT dan flyover. Kemarin sudah diperbaiki tapi putus lagi," kata dia.

Oleh karenanya, pihaknya enggan disalahkan sepenuhnya dalam persoalan tersebut. Katanya, hanya masalah teknis dan sudah diselesaikan.

"Bisa dilihat dari record pembayaran bulan-bulan sebelumnya. Kita enggak ada masalah dengan pembayaran dan jumlahnya kan enggak besar," ujar Hermono.

Sementara itu pihak Telkom Solution juga mengonfirmasi bahwa memang tagihan telepon untuk bulan Agustus belum dibayar. Oleh karenanya, telepon untuk sementara tidak bisa digunakan.

Makin luwes
Penggunaan media sosial sebagai salah satu jalur layanan pelanggan kini makin luwes digunakan di Indonesia. Institusi atau korporasi yang dulu dianggap konvensional pun kini makin piawai menggunakan media sosial.

Telkom Solution dan BNP2TKI adalah salah satu contoh pihak yang tanpa kendala "bahasa" dan tanpa kendala teknologi, secara native mampu menggunakan media sosial untuk menyelesaikan persoalan. Tampak tak ada hambatan teknologi atau hambatan kultur saat menggunakan media sosial sebagai sarana komplain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com