Seskab Pastikan Presiden akan Batalkan Permen yang Hambat Pelayanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan, Presiden Joko Widodo akan membatalkan sejumlah peraturan menteri ke depan.

"Pasti akan ada (Permen yang dibatalkan)," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Meski demikian, Pramono tak merinci lebih lanjut peraturan menteri mana saja yang akan dibatalkan.

"Pasti ada. Tunggu saja," lanjut dia.

Presiden Jokowi, lanjut Pramono, sudah berkali-kali menekankan soal penerbitan peraturan menteri agar tidak malah memperumit pelayanan, terlebih menghambat investasi. Namun dalam sidang kabinet paripurna, Selasa siang, Presiden Jokowi kembali menyinggung hal itu.

(Baca:  Jokowi Sebut Masih Ada Kementerian yang Bikin Aturan Hambat Investasi)

"Presiden menekankan kembali, apapun aturan yang dikeluarkan harus konsultasi dulu dengan Presiden di dalam ratas. Tak kemudian malah jadi hambatan," ujar Pramono.

"Dengan demikian, Presiden, ini yang ketiga kalinya memberikan peringatan kepada para menteri untuk tidak membuat kebijakan yang tidak pro rakyat dan tidak pro dunia usaha," lanjut dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi menyinggung tahun politik yang semakin dekat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta menteri memperhatikan betul kebijakan yang diambilnya agar tidak membuat kegaduhan di publik.

"Tahun depan, perlu ingatkan kita sudah masuk tahun politik," ujar Jokowi di depan menteri Kabinet Kerja.

"Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan baru yang belum dikonsultasikan kepada publik pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan perhitungan mendalam, sehinga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," lanjut dia.

Jokowi menegaskan, para menteri harus mengarahkan kebijakannya untuk kepentingan rakyat.