Mengapa Saracen Dinilai Lebih dari Sekadar Penyebar Hoaks?

Kompas.com - 29/08/2017, 09:12 WIB
Menkominfo Rudiantara usai rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (28/8/2017) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI Senayan, Jakarta. Fatimah Kartini/KOMPAS.comMenkominfo Rudiantara usai rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (28/8/2017) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI Senayan, Jakarta.
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai, kelompok Saracen tak cukup disebut sebagai penyebar hoaks.

Menurut dia, Saracen layak disebut sebagai penyebar kebencian dan pengadu domba.

Oleh karena itu, menurut dia, wajar jika polisi menjeratnya dengan berbagai pasal selain hoaks, tetapi juga pasal terkait SARA dan sebagainya.

Rudi mengatakan, penilaiannya ini berdasarkan konstruksi konten berita yang disebarkan oleh Saracen kepada publik di dunia maya.

“Memberikan berita palsu seolah menyerang suatu kelompok dan mengadu dengan kelompok lain. Jadi ini bukan sekadar hoaks,” ujar Rudi dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (28/8/2017) malam.

Baca: Cerita Polri Ungkap Jaringan Saracen

Ia menjelaskan, perbedaan antara berita yang murni hoaks dengan yang bertujuan menebar kebencian dan mengadu domba.

Rudi mencontohkan, salah satu berita hoaks seperti ketika Pilkada Aceh terjadi gempa dan diberitakan seorang anak terselamatkan.

Berita itu, kata Rudi, sempat viral tetapi ternyata terbukti tidak benar karena kejadiannya di Amerika Selatan.

Menurut dia, yang seperti itu merupakan berita yang murni hoaks karena tak ada tendensi untuk menebar kebencian dan mengadu domba.

“Kalau hoaks kan hanya berita fake news. Yang tidak benar sekadar tidak benar. Itu hoaks sekadar hoaks. Kalau menurut saya ini lebih dari sekadar hoaks,” lanjut dia.

Baca: Eggi Sudjana Laporkan Bos Saracen, Aktivis Seknas Jokowi, dan Sunny ke Bareskrim

Sebelumnya, polisi mengungkap keberadaan kelompok penebar ujaran kebencian dan hoaks beberapa waktu lalu, yakni kelompok Saracen.

Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan.

Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi. Media-media yang mereka miliki, baik akun Facebook maupun situs, akan mem-post berita atau konten yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tergantung pesanan.

Para pelaku menyiapkan proposal untuk disebar kepada pihak pemesan. Setiap proposal ditawarkan dengan harga puluhan juta rupiah.

Hingga kini, masih didalami siapa saja yang memesan konten atau berita untuk diunggah di grup maupun situs Saracen. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X