Gibran dan Penolakannya terhadap Ajakan "Bermain" dalam Berbagai Proyek

Kompas.com - 29/08/2017, 08:34 WIB
Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, kedua putra Presiden Joko Widodo saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGGibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, kedua putra Presiden Joko Widodo saat wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

SOLO, KOMPAS.com - Sebagai putra seorang presiden, Gibran Rakabuming Raka mengakui, kerap mendapatkan "godaan" untuk terlibat dalam berbagai proyek. 

Pengakuan tersebut disampaikan putra sulung Joko Widodo itu, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/8/2017). 

Menurut Gibran, banyak yang mengajaknya untuk ikut dalam sejumlah proyek.

"Banyak, sampai sekarang banyak. Ya enggak tahulah biasanya dari partai, dari apalah itu," ujar Gibran.

Bahkan, gagal masuk melalui dirinya, banyak juga 'proposal' yang dititipkan melalui teman-teman dekatnya.

Baca: Luhut Ceritakan Keengganan Putra Jokowi Terlibat Proyek Pemerintah

Namun, Gibran dengan tegas menolaknya. Ia memegang teguh prinsip tidak akan melakukan hal-hal semacam itu.

"Saya tahu diri. Bapak enggak bilang spesifik sih harus apa atau tidak boleh apa. Saya tahu diri saja. Jadi kami sama-sama tahu," ujar dia.

Gibran juga tidak lantas antipati terhadap orang-orang itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, aktivitas yang mereka lakukan wajar adanya.

"Ya namanya juga orang cari duit, mau bagaimana lagi? Selalu ada itu orang-orang seperti itu, cari proyek, cari tender, banyak. Ya enggak masalah sih. Tapi sudah saya tekankan, kami tidak seperti itu. Sejak awal sudah saya tolak," ujar Gibran.

Baca: Perjalanan Bisnis Gibran Rakabuming, dari Katering, Martabak hingga yang "Masih Rahasia"

Tak terima order dari pemerintah

Prinsip 'tahu diri' itu pula yang membuat perusahaan kateringnya, Chili Pari, menolak order dari pemerintah.

Chili Pari fokus melayani pesanan dari perusahaan swasta dan individu.

Melalui kebijakan tersebut, Gibran ingin bisnisnya tidak hanya bergantung pada order dari pemerintah.

"Masih ada pasar pasar lain, enggak masalah. Kalau kami masuk ke kementerian, pemerintah daerah, itu umurnya berapa sih? Bapak kan sekarang jadi Presiden tinggal dua tahun lagi. Habis dua tahun itu mau ngapain?" ujar dia.

Baca: Cerita Gibran Belum Bisa Buka Markobar di Papua meski Sudah Coba Tol Laut

"(Kalau mencalonkan sebagai presiden lagi) enggak tahu menang apa enggak. Saya kan menghitung sisa hidup bisnis saya dari situ juga. Pokoknya sebelum jadi wali kota, bisnis sudah jalan, setelah jadi Presiden pun bisnis jalan. Jadi bukan cuma memanfaatkan, enggak," lanjut dia.

Gibran yakin, meski tidak mengambil proyek dari pemerintah, usaha yang dirintisnya akan tetap eksis dan berkembang.

Saat ini, Gibran memiliki sejumlah usaha sendiri. Selain usaha katering Chili Pari, pria kelahiran 1 Oktober 1987 itu juga merintis Martabak Kota Baru alias Markobar.

Martabak yang memiliki menu andalan delapan topping itu kini sudah memiliki 29 gerai di kota-kota besar di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X