JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Djarot mengatakan, rencana pembangunan PLTN memang tidak serta merta bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap tenaga nuklir yang dinilai membahayakan.
"Kami memang berdiskusi mengenai PLTN. Itu butuh sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat tentang nuklir atau radiasi yang menakutkan menjadi ramah. Beliau (Wiranto) mengatakan ubahlah persepsi itu dulu jangan ujug-ujug (tiba-tiba)," ujar Djarot usai pertemuan.
Djarto mengungkapkan saat ini pemerintah masih merancang road map pembangunan PLTN sesuai Rancangan Umum Energi Nasional.
Pemerintah, kata Djarot, masih menghitung tingkat ketergantungan terhadap energi yang berasal dari batu bara, minyak, gas dan energi terbarukan.
Sementara pembangunan PLTN adalah pilihan terakhir pemerintah.
"Jika kami tahu angkanya nah baru PLTN bisa diputuskan. Itu yang disebut roadmap. Belum ada informasi apapun masih diproses road map-nya," kata Djarot.
Berdasarkan Buku Putih yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat masih dijabat Sudirman Said, Batan siap membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Beberapa lokasi yang dianggap potensial untuk mengembangkan energi ini yaitu Bangka, Sumatera, Kalimantan Barat, Batam dan Jepara.
Dalam Buku Putih ditargetkan Indonesia akan memiliki PLTN berdaya 5.000 megawatt (MW) di tahun 2025.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.