Dirjen Hubla Kemenhub yang jadi Tersangka Kerap Tak Ada di Rumah

Kompas.com - 25/08/2017, 15:15 WIB
Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, Jumat (25/8/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusDirektur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, Jumat (25/8/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Antonius Tonny Budiono, Direktur Jenderal Hubungan Laut ( Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan yang menjadi tersangka atas dugaan menerima suap disebut jarang berada di rumah.

Suroto, ketua RT 04 yang juga tetangga Tonny mengatakan bahwa biasanya Tonny berada di rumah dari Senin hingga Jumat sepulangnya bekerja, yakni pada malam hari. Namun ketika akhir pekan, Tonny sering tak berada di rumah.

Menurut Suroto, Tonny menghabiskan waktu bersama keluarga dari anak sulungnya yang tinggal di bilangan Bintaro, Jakarta, yakni M.

"Mungkin Sabtu-Minggu di sana, sama anaknya," kata Suroto saat ditemui di kediamannya di Mess Perwira Bahtera Suaka, RT 04, RW 01, Gunung Sahari Raya Nomor 65, Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).

Oleh karena itu, menurut Suroto, Tonny jarang bersosialisasi dengan tetangga lain, termasuk dirinya. Namun demikian, menurut Suroto, Tonny merupakan warga yang baik. Jika bertemu, Tonny tidak segan untuk menyapa atau menyahut sapaan orang lain.

 

(Baca: Geledah Rumah Dirjen Hubla, KPK Sita Buku Tabungan, Keris, hingga Batu Akik)

Suroto mengatakan, sejak tinggal di Mess Perwira Bahtera Suaka, Tonny enggan menerima tamu di rumah.

"Kalau pun waktu masih ada istrinya juga paling bilang urusan kantor di sana saja," kata dia.

Meskipun tak menyaksikan langsung, namun Suroto mengaku terkejut saat mengetahui adanya penangkapan terhadap Tonny pada Rabu (23/8/2017) malam. Apalagi, juga ditemukan  33 tas yang berisi uang senilai Rp 20,74 miliar.

"Saya juga kaget. Saya lagi enggak ada di rumah, saya dikasih tahu istri saya, katanya 'Pak Tonny dibawa'," kata Suroto.

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X