Fahri Hamzah: Semua Penyadapan KPK Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik operasi penyadapan KPK karena dasar penyadapan tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), bukan undang-undang.

Padahal, kata dia, putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu silam menyatakan bahwa perlu ada undang-undang yang mengatur penyadapan.

Adapun aturan penyadapan kemudian diatur dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Karena itu penyadapan yang dilakukan KPK ilegal semuanya dan penyadapan ini tebang pilih. Karena SOP-nya kita enggak tahu. KPK enggak pernah mau terbuka tentang SOP yang mereka pakai," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

(baca: DPR Perketat Penyadapan KPK, Nanti Harus Seizin Dewan Pengawas)

Begitu pula dengan sederet pejabat negara yang ditangkap KPK. Fahri menyebut KPK menjebak karena menangkap para "mangsa" dengan mengintip, menyadap dan melakukan kerja intel.

Tak terkecuali terhadap Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Nilai suap dalam kasus ini mencapai Rp 20,74 miliar.

"Saya harus mengatakan istilah menjebak, itu juga dilakukan KPK," tuduh Fahri.

(baca: KPK Tolak Penyadapan Harus Izin Pengadilan)

Ia mencurigai penangkapan KPK kerap digunakan untuk kepentingan politik. Sebab dalam menjalankan kerjanya KPK menggunakan dasar SOP yang tidak terbuka ke publik.

"Jangan-jangan itu diorder, ditarget, jangan-jangan di bawah ini ada yang bermain menggunakan KPK untuk kepentingan politiknya," ujar politisi yang dipecat PKS itu.

"SOP penyadapan KPK. sekarang KPK berani enggak terbuka? Bahwa SOP penyadapan adalah dokumen publik yang harus diungkapkan ke publik. Kalau tidak, ini klandestin, operasi bawah tanah," tuturnya.

(baca: Mahfud MD: Tidak Ada Bukti Penyadapan KPK Bermasalah)

Kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK selama ini dipermasalahkan para politisi di DPR. Penyadapan ingin diatur dalam revisi UU KPK.

DPR pernah ingin memperketat aturan penyadapan. KPK bisa menyadap, asalkan seizin Dewan Pengawas. Ada pula wacana penyadapan atas izin pengadilan.

Sementara itu, OTT yang dilakukan KPK selama ini dianggap bukti bahwa kewenangan penyadapan berjalan efektif dan efisien.