Kompas.com - 21/08/2017, 12:10 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka ditemui di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017). Fachri FachrudinKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka ditemui di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi pernah menguji materi aturan soal verifikasi parpol yang saat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPR dan DPRD [Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 208].

Uji materi itu diajukan partai gurem. (baca: MK: Semua Parpol Harus Verifikasi untuk Pemilu 2014)

Partai yang dimaksud adalah PPN, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Republika, PKNU, PKPB, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Patriot, PDS, PKPI, PPPI, PPDI, dan Partai Nasdem.

Dalam putusannya, MK mengabulkan uji materi. Dengan demikian, semua partai politik, baik parpol besar maupun kecil, harus menjalani verifikasi pemilihan umum.

"Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan," ujar Ketua MK saat itu, Mahfud MD, dalam pembacaan amar putusan di aula sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Mahkamah berpendapat terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009.

Menurut kesepakatan majelis Mahkamah, tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi ulang untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold (PT) harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat.

 

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Nasional
Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Nasional
Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Angka Kematian Covid-19 Tembus 1.000 dalam Sehari, Epidemiolog: Penemuan Kasus Sedini Mungkin Gagal Dilakukan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Pemerintah Diminta Beri Beasiswa untuk Cegah Anak Putus Sekolah karena Masalah Ekonomi

Nasional
Achmad Baidowi: Covid-19 Itu Nyata, Tidak Ada Alasan untuk Tak Percaya

Achmad Baidowi: Covid-19 Itu Nyata, Tidak Ada Alasan untuk Tak Percaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X