Kepada KPU, PSI Anggap Aturan Verifikasi Parpol Diskriminatif

Kompas.com - 21/08/2017, 12:10 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka ditemui di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017). Fachri FachrudinKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka ditemui di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempersoalkan ketentuan tahapan verifikasi yang diberlakukan hanya bagi partai baru yang ingin menjadi peserta Pemilu Serentak 2019.

Sementara partai peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi karena data mengacu pada pemilu sebelumnya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asyari saat menyambangi kantor KPU di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

"Kami ingin permasalahkan pasal 173 ayat 1 dan 3 (UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)," kata Antoni.

Adapun bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lolos verifikasi oleh KPU.

Sementara, Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu menyatakan partai politik yang telah lolos verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Dalam pemilu 2014, ada 10 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi KPU, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), PDI-Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Antoni, ketentuan tersebut diskriminatif bagi partai baru. Sedianya, partai lama yang ingin menjadi peserta Pemilu 2019 juga diverifikasi oleh KPU.

Alasannya, dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 terjadi berbagai macam dinamika.

"Perubahan penduduk, ada perubahan daerah otonomi baru (DOB), ada pengurus yang pindah ke partai lain," kata Antoni.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X