Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Menelusuri Jejak Johannes Marliem di Ruko Fatmawati

Kompas.com - 21/08/2017, 11:36 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Apa rahasia yang disimpannya, Apa pula yang dilakukannya dan bagaimana ancaman yang mungkin menimpanya?

TIGA  pertanyaan di atas adalah pertanyaan paling dasar yang menguatkan fakta bahwa Johannes Marliem adalah seorang saksi kunci pada kasus besar negeri ini, KTP elektronik alias e-KTP.

Drama E-KTP

Sejak kasus E-KTP mencuat, ada banyak drama yang terjadi. Pertama, jauh sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan bahwa akan ada sejumlah nama besar yang akan diumumkan terlibat dalam kasus e-KTP.

Ia berharap hal ini tidak menimbulkan goncangan politik. Namun, sulit menghindari “gempa politik” terkait nama-nama besar ini.

Drama e-KTP kedua muncul di gedung rakyat saat sejumlah wakil rakyat menggulirkan inisiatif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk menyelidiki kinerja KPK. Sulit untuk tidak mengaitkan pembentukan pansus dengan proses pengungkapan kasus e-KTP yang sedang berjalan di KPK.  

Dalam perjalanan Pansus bergerak liar. Alih-alih ingin mengesankan upaya perbaikan kinerja KPK, Pansus malah terkesan berupaya melemahkan KPK dengan mencari-cari kelemahannya.

Entah apa ujung Pansus nantinya. Sejumlah pihak memperkirakan Pansus KPK akan berujung pada revisi UU KPK.

Drama ketiga adalah kematian mendadak sang saksi kunci kasus e-KTP Johannes Marliem di rumah mewahnya di Los Angeles, Amerika Serikat.

Program AIMAN yang tayang Senin (21/8/2017) malam nanti akan mengangkat soal ini.  Berpijak pada pertanyaan di atas, saya tergerak untuk melihat jejak-jejak Johannes Marliem di Indonesia.

Sekadar catatan, Marliem adalah salah satu penyumbang terbesar kampanye Presiden Obama pada tahun 2012.

Menelusuri jejak Marliem

Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengontak istri Marliem yaitu Macy Marliem melalui teks dan suara. Namun sayang, istrinya tak merespons kontak saya.

Saya tidak berhenti. Berdasarkan informasi sementara yang saya dapatkan dari beberapa sumber penegak hukum dan periset, saya bergegas menuju ke ruko Graha Mas Fatmawati di Jakarta Selatan.

Di tempat itu Marliem pernah rapat dengan Tim Fatmawati yang dipimpin terdakwa utama kasus e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong, kawan Ketua DPR Setya Novanto. Rapat yang berlangsung malam hingga dinihari kerap dilakukan di dua bangunan di kompleks ruko ini.

Saat rapat berlangsung, mobil mewah Hummer asal Amerika Serikat berjajar lebih dari satu unit. Plat nomor mobil E 1 KTP, E 2 KTP, hingga E 3 KTP berjajar di dalam ruko pada rentang tahun 2010.

Tim Fatmawati inilah yang diduga melakukan dua hal.  Pertama, mengatur pemenang lelang. Semua peserta lelang dikumpulkan dan diatur siapa yang menang. Ada dugaan, semua peserta dapat bagian.

Kedua, menentukan harga setiap detail barang pembelanjaan seluruh kebutuhan proyek e-KTP. Sudah barang tentu ada penggelembungan alias mark up harga-harga barang. Mulai dari unit komputer hingga alat pemindai e-KTP, semuanya. Alhasil dari proyek Rp 5,8 triliun, Rp 2,3 triliun atau hampir mencapai setengah dari total nilai proyeknya, dikorupsi!

Dari penelusuran saya ini, setidaknya ada tiga dugaan soal apa yang diketahui oleh Marliem.

Pertama, Marliem memiliki rekaman pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam korupsi e-KTP.  Sebagian rekamannya bahkan sudah diperdengarkan ke penyidik KPK saat bertemu dan berkunjung ke Amerika meski Marliem menolak untuk diperiksa. Saat rapat bersama Tim Fatmawati Marliem merekam seluruh pembicaraan.

Kedua, pada tahap awal, jauh sebelum Tim Fatmawati terbentuk, Marliem diduga sudah mulai kasak-kusuk. Ia merancang proses pembuatan e-KTP sejak awal pengambilan data, penyimpanan, hingga e-KTP dicetak.

Perusahaan yang dipimpin Marliem, Biomorf Lone LLC, memang sudah berpengalaman menangani proyek serupa, diantaranya di India.

Ketiga, dari data ini, besar dugaan, bahwa Marliem menyimpan data biomterik alias data vital warga Indonesia di tahap awal yang melakukan perekaman e-KTP di tahun 2011.

Hal ini sempat saya tanyakan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Ia menolak anggapan jika Biomorf yang dipimpin Marliem menyimpan data-data ini.

Dari semua catatan ini, tidak berlebihan jika tewasnya Marliem diduga terkait dengan kasus e-KTP. Selain bahwa ia adalah saksi kunci yang menyimpan rekaman data pejabat Indonesia yang terlibat kasus korupsi e-KTP, besar dugaan ia juga memegang lengkap data warga Indonesia.

Apakah ia bunuh diri seperti yang diberitakan otoritas Amerika Serikat? Atau, ia tewas misterius karena sebuah rekayasa pada kematiannya?

Jawaban pastinya akan tetap menjadi misteri. Yang jelas, Johannes Marliem adalah saksi kunci. Ia memiliki informasi penting terkait pengungkapan kasus ini sekaligus merupakan ancaman bagi mereka yang terlibat.

Saya Aiman Witjaksono.

Salam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com