Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Pilih Deddy Mizwar karena Elektabilitas dan Popularitas

Kompas.com - 19/08/2017, 15:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya sudah berinteraksi selama lima tahun dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Sejauh proses komunikasi, PKS menilai Deddy punya kapasitas dan integritas yang bagus. Deddy, kata Mardani, juga memmiliki karakter yang kuat di Jawa Barat.

"Kami tidak hanya pilih orang yang punya kapasitas, tapi elektabilitasnya juga dan popularitasnya. Pak Deddy masuk," ujar Mardani di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Mardani mengatakan, PKS maupun Partai Gerindra tak mempermasalahkan Deddy yang bukan kader partai mana pun. Deddy saat ini tengah mempertimbangkan untuk masuk atau tidak ke Partai Gerindra.

Ia meyakini Deddy mampu memang bersanding dengan kader PKS Ahmad Syaikhu.

"Kenapa dulu Deddy kalah kan tidak gabung dengan PKS. Kalau sekarang bisa (menang)," kata Mardani.

PKS dan Gerindra sepakat mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu untuk bertarung dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Keputusan untuk mengusung keduanya ditetapkan dalam sebuah pertemuan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Rabu (16/8/2017) malam.

(Baca juga: Prabowo Putuskan Gerindra Usung Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu di Pilkada Jabar)

Keputusan itu disebut salah satu jembatan menuju pemenangan Pilpres 2019 mendatang.

Deddy bersyukur dirinya diuaung sebagai Cagub Pilkada Jawa Barat oleh PKS dan Gerindra. Ia mengatakan, dukungan dari dua partai politik tersebut baru rangkaian awal dari proses Pilkada Jawa Barat 2018.

"Ini baru rangkaian awal dari proses demokrasi, jadi harus kita jalani setahap demi setahap dengan penuh percaya diri, penuh rasa syukur sehingga bisa mencapai hasil yang optomal nanti," kata Deddy.

Kompas TV Gerindra-PKS Usung Dedy Mizwar di Pilgub Jabar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com