Rachmawati: Ada Upaya Membenturkan Golongan Agama dengan Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan, meski telah merdeka selama 72 tahun, namun Indonesia semakin kehilangan nasionalisme.

Saat ini, kata dia, ada politik pemecah belah bangsa sehingga muncul kelompok-kelompok yang saling bertentangan.

"Ada upaya sistematis untuk menghadap-hadapkan. Ini yang bahaya. Agama dibenturkan dengan Pancasila," ujar Rachmawati dalam upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2017).

Rachmawati mengatakan, ada juga upaya membenturkan negara dengan rakyat. Terlebih lagi dengan munculnya kembali isu yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Menurut dia, hal tersebut akan merusak kerukunan antarumat beragama dan bangkitnya rasa saling curiga dalam masyarakat. Pola tersebut dianggap sama dengan masa kolonialisme.

"Kita pernah merasakan. Kita disebut 'bukan Pancasila', pernah dicap intoleran, ada propaganda yang merusak kerukunan antar beragama," kata Rachmawati.

Di era ayah Rachmawati, Presiden pertama RI Soekarno, masyarakat Indonesia melawan kolonialisme Belanda secara langsung atau head to head. Dengan demikian terlihat jelas siapa pihak yang harus dilawan.

Berbeda dengan kondisi saat ini yang ia sebut sebagai "proxy war". Di masa ini, kata dia, sulit dibadakan mana kawan dan lawan.

"Karena pelaku proxy bisa dari state actor atau non state actor. Kita tidak tahu siapa mereka tersebut," kata Rachmawati.

Oleh karena itu, Rachmawati menegaskan bahwa rakyat Indonesia harus membangun benteng pertahanan lebih kuat agar tidak ada perpecahan.

(Baca juga: Prabowo Subianto dan Amien Rais Hadiri Upacara Peringatan Kemerdekaan di UBK)

Setidaknya ada lima sektor pertahanan yang dia tekankan. Pertama, ketahanan ideologi untuk membangun jati diri. Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdaulat.

"Kedua, ketahanan bidang pangan. Ekonomi kita harus kembali pada ekonomi terpimpin, bukan liberal atau kapitalistik," kata Rachmawati.

Ketiga, perlu adanya ketahanan bidang kesehatan agar menjadi manusia unggul yang sehat jiwa dan raganya.

Keempat, hal yang tak kalah penting yakni ketahanan pendidikan. Sektor ini, kata Rachmawati, bagian penting dari pembangunan karakter nasional. Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang baik secara keilmuan.

Kelima, ketahanan kependudukan atau kewarganegaraan. Rakyat Indonesia, kata Rachmawati, harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kita harus kuasai negara kita yang terdiri dari negara kepulauan yang sangat besar," kata Rachmawati.