Pada 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.
Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung dinilai Jokowi terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik.
Adapun inovasi yang digagas MA dalam semester pertama 2017 yaitu Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik untuk memudahkan layanan peradilan.
Meski begitu, Jokowi kembali mengingatkan capaian tersebut tak lantas membuat pemerintah dan instansi di bawahnya cepat puas. Pemerintah masih harus berupaya menekan ketimpangan pendapatan.
Saat ini, angka Indeks Gini Rasio turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Menurut Jokowi, angka tersebut harus diturunkan lagi.
"Sekali lagi, semua capaian itu seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan," kata Jokowi.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan