Lagi, Jokowi Singgung Tak Ada Lembaga yang Punya Kekuasaan Absolut

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo lagi-lagi menyinggung soal tidak ada satu pun lembaga negara di Indonesia yang memiliki kekuasaan absolut. Topik itu diungkapkan dalam pidato Presiden RI di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Rabu (16/8/2017) di Kompleks Parlemen.

"Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain," ujar Jokowi.

Dalam semangat persatuan, lanjut Jokowi, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja sama dengan baik, bisa saling mengingatkan, saling kontrol dan saling melengkapi.

"Inilah jati diri bangsa kita dalam bernegara. Inilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan," ujar Jokowi.

Jokowi pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua lembaga negara atas kekompakan, sinergi dan kerjasama yang baik selama ini.

Jokowi yakin dengan kerja sama, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Tetapi justru memperkuat kita semua dalam memenuhi amanat rakyat," ujar Jokowi.

Diketahui, Presiden Jokowi beberapa kali menyinggung topik yang sama pada waktu lalu. Salah satunya saat Jokowi bersilaturahmi di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8/2017).

Setelah meresmikan Museum Keris di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017), Presiden Jokowi pun menjelaskan alasan mengapa dia sempat menegaskan  bahwa tidak ada pemerintahan otoriter di Indonesia.

"Ya memang tidak ada yang seperti itu (kekuasaan absolut atau otoriter)," kata Jokowi.

Jokowi pun merasa heran atas isu yang menerpa dirinya. Sebab, ketika awal menjabat Presiden ketujuh RI, Jokowi diterpa isu bahwa dirinya tidak tegas, "klemar-klemer" hingga "Presiden ndeso".

(Baca: Megawati: Pak Jokowi Dibilang Diktator, Sanggup Membuktikannya, Enggak?)

Namun, kini isunya malah berbalik. Jokowi dituding otoriter. Jokowi pun tidak habis pikir atas isu-isu semacam itu.

"Awal-awal kan banyak yang menyampaikan, saya Presiden 'ndeso', Presiden tidak tegas, klemar-klemer," ujar Jokowi.

"Eh begitu kami menegakkan undang-undang, malah balik lagi. Loncat menjadi otoriter, diktator. Yang benar yang mana? Yang klemar-klemer, yang ndeso atau yang diktator dan otoriter?" kata dia.