Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Koruptor Itu Menjijikkan seperti Drakula Negara

Kompas.com - 15/08/2017, 11:22 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku geram dengan para oknum yang memperkaya diri melalui korupsi uang negara. Ia pun menyamakan oknum-oknum tersebut seperti drakula yang menghisap "darah" negara nan mengerikan.

"Koruptor adalah drakula negara, darah negara dihisap oleh koruptor secara sangat mengerikan. Negara bisa mati kehabisan darah. Ayo, babat koruptor," kata Mahfud melalui akun twitter-nya @mohmafudmd, Selasa (15/8/2017).

Oleh karena itu, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut pun menegaskan bahwa koruptor yang ia samakan dengan drakula itu selain berbahaya untuk negara juga menjijikkan.

"Zaman memang sudah berubah tapi nilai moral dan hukum tak pernah berubah bahwa koruptor itu menjijikkan dan membahayakan seperti drakula negara," kata Mahfud.

(Baca: Andi Narogong, Lulusan SMP yang Mampu Kendalikan Proyek E-KTP)

Mahfud pun heran, jika dulu orang dicap mencuri pensil saja sudah malu bukan kepalang. Namun kini, orang dengan cap koruptor justru berdiri paling depan ingin mendapat jabatan publik.

"Kata Elman Saragih, tahun 1960-an anak mencuri potlot saja jadi malu karena dicap pencuri. Sekarang koruptor masih ingin jadi pejabat," ujar Mahfud.

Dikonfirmasi Kompas.com, Mahfud mengatakan bahwa istilah drakula negara itu ia ambil dari buku The Vampire State: And Other Myths and Fallacies about the U. S. Economy, karya Fred L Block, terbitan tahun 1996.

"Vampire State, yakni, satu negara yang pejabat-pejabatnya sendiri menjadi seperti drakula menyedot uang negara secara mengerikan dan menakutkan," ujar Mahfud.

Mahfud pun menyontohkan bagaimana mengerikannya aksi koruptor dalam korupsi e-KTP yang menyedot uang negara triliunan rupiah yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan kasusnya.

(Baca: KY Bentuk Tim Investigasi soal Hilangnya Nama Setya Novanto dalam Berkas Putusan)

"Contoh kasus e-KTP, negara seperti darahnya disedot oleh para koruptor. Negara sudah keluar anggaran, sesuai kontrak, tiba-tiba uangnya tidak dipakai semestinya malah dikorupsi triliunan rupiah," kata dia.

"Lalu e-KTP macet, karena yang merasa dikontrak belum dibayar. Padahal negara sudah membayar. Nah ini kalau negara bayar lagi berarti negara itu korupsi," tambah Mahfud.

Untuk itu, ia mendorong aparat berwenang agar para koruptor itu dicari dan dijebloskan ke dalam penjara. Apalagi, indikasi keterlibatan oknum-oknum yang menggerogoti uang negara tersebut sudah jelas adanya.

"Nah itu para pelakunya seperti drakula negara. Uang itu kan ibarat darah bagi negara. Kehidupan bernegara itu nadinya ada di uang, di anggaran. Nah kalau itu dikorupsi berarti darah disedot oleh mereka," kata dia.

"Saya juga ajak semua pihak untuk benci kepada korupsi, dan memusuhi koruptor. Itu wajar tidak melanggar HAM," tutup pria kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur tersebut.

Kompas TV Johanes Marliem bahkan tidak pernah terdaftar dalam saksi yang akan diperiksa KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com