Ketua DPD: Masa Bangunan Miring Mau Dikasih ke DPD, Enak Saja!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (Oso) tidak mau jika Gedung DPR dihibahkan untuk operasional DPD.

Hal ini disampaikan Oso menanggapi rencana pembangunan gedung baru DPR karena alasan sudah miring.

Pernyataan Oesman Sapta itu juga menanggapi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa gedung lama akan digunakan untuk DPD.

Menurut Oso, usulan pembangunan Gedung DPD sudah disampaikan ke pemerintah sekitar dua bulan lalu.

"Masa (bangunan) miring mau dikasih ke DPD, enak saja. Enggak (mau), DPD mau bangun gedung baru. Kami sudah mengusulkan. Kenapa pakai bekas-bekas sih, ya kasih DPD yang baru lah," kata Oesman Sapta, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Baca: Mahfud MD: Yang Bilang Gedung DPR Miring, Itu yang Miring

Ia mengatakan, gedung yang digunakan DPD saat ini kurang menunjang kinerja para anggotanya.

Oleh karena itu, usulan pembangunan Gedung DPD juga penting direalisasikan.

"Alangkah indahnya kalau ada ruangan memadai, DPD dapat mengerjakan secara maksimal keinginan-keinginan, tuntutan daerah, aspirasi daerah," kata dia.

Oesman Sapta mengatakan, anggaran yang dibutuhkan tidak mencapai Rp 1 triliun.

Berbeda dengan pembangunan gedung DPR yang mencapai Rp 5,7 triliun. Rencananya, lanjut Oesman Sapta, Gedung DPD yang diusulkan itu terdiri dari 20 lantai.

"Enggak banyak (anggarannya). Kalau kami (DPD) paling-paling enggak sampai Rp 1 triliun, tapi itu sudah memenuhi semua kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh DPD," kata dia.

Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku Hanya Minta Anggaran Rp 5,7 T

Oesman Sapta berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyetujui usulan pembangunan Gedung DPD.

"Tergantung Setneg-nya mau kasih yang mana. Tapi lahannya sudah ada, tinggal mau dikasih yang mana," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Gedung DPR yang ada saat ini kurang menunjang kinerja para anggota dewan.

Alasannya, gedung 23 lantai tersebut saat dibangun pada tahun 1988 hanya untuk sekitar 400 orang anggota dan tanpa staf ahli.

Adapun anggota DPR pada periode 2014-2019 berjumlah 560 orang. Jumlahnya akan bertambah menjadi 575 pada periode mendatang.

Apalagi, saat ini ditambah dengan tenaga ahli masing-masing anggota Dewan dan satuan kerja.

"Masa enggak nambah rumah? Ibarat tamu, kaliannya saja nambah, masa kami enggak nambah ruangan. Kan sumpek," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017)..

Namun, kata Fahri, gedung lama tak akan dihancurkan dan akan digunakan oleh DPD yang saat ini belum memiliki tempat.

DPR juga berencana membuat alun-alun demokrasi untuk masyarakat. Semuanya akan dibangun di lokasi Kompleks Parlemen.