KPK Tetapkan Sekda Dumai dan Seorang Dirut sebagai Tersangka Korupsi di Bengkalis

Kompas.com - 11/08/2017, 19:37 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Dua tersangka itu yakni Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

Sekda Dumai ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015 sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) saat proyek tersebut berlangsung.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Nasir dan Hobby menjadi tersangka setelah KPK meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan.

Status penyidikan ditetapkan setelah KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.

"Sejalan dengan peningkatan penanganan perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu MNS dan HOS," kata Febri, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Febri mengatakan, keduanya diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara pada proyek tersebut.

Dalam kasus ini KPK sudah menggeledah di beberapa lokasi di antaranya di Pekanbaru, Bengkalis, Dumai dan Pulau Rupat.

(Baca: KPK Geledah Kantor Bupati dan Kantor PUPR Bengkalis)

Dari lokasi penggeledahan KPK mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik berupa hard disk dan handphone, kemudian dua sepeda motor dari PT Mawatindo.

Terhadap kedua tersangka, KPK menetapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

Nasional
Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Nasional
Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Nasional
UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Nasional
Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Nasional
MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Nasional
Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X