"Saya Nunggaknya Baru dari Januari, Pak..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta dan PT Jasa Raharja mulai melakukan razia kendaraan bermotor penunggak pajak, Jumat (11/8/2017).

Salah satu titik razia adalah di Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, banyak pengendara sepeda motor dan mobil yang terkena razia karena belum membayar pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Salah satunya adalah pengemudi ojek online bernama Rudi (27). Dia mencoba berkelit dengan mengatakan belum lama menunggak pajak.

"Saya nunggaknya baru dari Januari, Pak," kata Rudi.

Baca: Razia Penunggak Pajak, Sejumlah Pengendara Nekat Lawan Arus di Jaktim

Polisi yang menindak Rudi tak menggubris alasan itu dan langsung memberikan surat tilang.

"Sementara kami tilang dulu. Makin Bapak nunggu bayar, makin banyak tunggakan," ujar petugas tersebut.

Tak hanya kendaraan pribadi, kendaraan operasional perusahaan pun ada yang terkena razia karena belum membayar pajak sejak Juni 2017.

"Ditilang ya, sidangnya tanggal 18 (Agustus). Sebelumnya bayar di bank sesuai denda yang tertera di sini (surat tilang). Jangan lupa perpanjang pajaknya, kasih tahu kantornya," ujar petugas.

Pengendara yang ditilang bukan hanya pemilik STNK yang diterbitkan di Jakarta. Ada pula pengendara yang harus membayar pajak di kantor Samsat Bogor karena STNK-nya diterbitkan di Kota Hujan.

Kanit Samsat Jakarta Pusat AKP Frans Sihombing mengatakan, sebanyak 40 personel gabungan kepolisian, Jasa Raharja, Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, serta Bank DKI terlibat dalam razia ini.

"Razia difokuskan agar pengendara membayar pajak terutang mereka. Namun, kalau ada kesalahan lain, seperti tidak memiliki SIM, enggak pake helm, itu kan menyalahi aturan juga, tetap ditindak," kata Frans.

Baca: Jika Terkena Razia, Pemilik Kendaraan Diminta Lunasi Pajaknya di Lokasi

Frans menuturkan, pengendara yang terkena razia bisa langsung membayar pajak terutangnya di lokasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Persyaratannya ada STNK, KTP sesuai STNK, ada uangnya, bisa langsung dibayar. Kalau tidak sesuai identitas pengemudi dengan STNK-nya, enggak bisa, tetap penilangan," ujarnya.